Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan pemerintahan Myanmar masih mempersulit masuknya kiriman bantuan untuk kelompok etnis Rohingya. Padahal sudah ada perjanjian untuk tidak mempersulitnya.
Kesulitan juga dirasakan PBB saat mengantar kembali Rohingya yang sebelumnya mengungsi di Bangladesh ke Negara Bagian Rakhine.
Hal itu dikatakan Juru Bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Adrian Edwards d Jenewa, Swiss, Selasa (23/1/2018).
"Sampai hari ini, pengamanan yang diperlukan bagi orang-orang yang kembali, tidak ada. Masih ada pembatasan mengenai akses untuk lembaga bantuan, media dan independen lainnya," kata dia.
Sekitar dua bulan yang lalu, Myanmar dan Bangladesh telah menyetujui sebuah kesepakatan untuk membuka akses pengembalian pengungsi dari Cox's Bazar di Bangladesh.
Awal bulan ini, Bangladesh dan Myanmar menyelesaikan sebuah kesepakatan mengenai pengaturan pemulangan Rohingya dan setuju untuk mengirim 100.000 Rohingya ke Myanmar pada tahap pertama.
"Kami menghubungi lagi Myanmar untuk mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan yang diperlukan di Negara Bagian Rakhine," kata Edwards.
Lebih dari 650.000 pengungsi, kebanyakan anak-anak dan perempuan, telah meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Kala itu tentara Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas.
Sedikitnya 9.000 Rohingya tewas di negara bagian Rakhine dari 25 Agustus hingga 24 September. (Anadolu)
TERPOPULER
