100 Hari Berkuasa, Ini 11 Kritik PDIP DKI Pada Anies - Sandiaga

Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta memiliki 11 poin catatan di 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. Hari ini, Anies dan Sandiaga genap 100 hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo Senin 16 Oktober 2017 lalu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengakui kerja 100 hari belum bisa dinilai secara komprehensif. Sebab, masa bakti kepala daerah lima tahun.

"Tapi 100 hari ini tonggak kami melihat arahnya kemana Pak Anies dan Sandi akan bawa warga Jakarta untuk 5 tahun kedepan," ujar Gembong saat konferensi pers di ruang rapat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Menurut Gembong, Fraksi PDI Perjuangan hingga saat ini belum tahu arah kebijakan dan pembangunan dari Anies dan Sandiaga.

"Fraksi PDIP belum bisa menampakkan wajah DKI Jakarta akan diabwa kemana oleh Pak Anies dan Sandi 5 tahun kedepan. Karena tonggaknya belum jelas sekarng ini," katanya.

Berikut 11 poin kritik fraksi PDI Perjuangan ke Anies dan Sandiaga.

1. Pernyataan Pribumi

Setelah dilantik sebagai Gubernur di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Anies menyebut kata pribumi yang akhirnya membuat kontroversi ditengah masyarakat.

Pasca-Pilkada, Gembong menilai seharusnya Anies-Sandi bisa lagi berada di tengah-tengah masyarakat dan bukan lagi milik orang-orang yang memilihnya.

"Gubernur dan wakil gubernur harus bekerja demi seluruh warga Jakarta. Tidak perlu lagi ada dikotomi antara pribumi - non-pribumi, pendukung dan bukan pendukung. Kami minta Anies-Sandi fokus bekerja menata Jakarta bukan pintar menata kata," kata Gembong.

2. Membuka Kawasan Monas Untuk Kegiatan Umum

Kebijakan yang kemudian membuat polemik yakni membuka kawasan Monas untuk berbagai kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa banyak.

Menurut fraksi PDI Perjuangan kawasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Kawasan itu sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak.

3. Pagar Pembatas Monas Dicopot

Kebijakan Anies dan Sandiaga mencopot pagar pembatas rumput di Monas juga ikut dikritik meski ingin menciptakan Monas sebagai taman kota.