Menurut Gembong rumput yang di Monas dibatasi dengan pagar pembatas dengan sling besi. Supaya rumput tidak diinjak oleh para pengunjung Monas yang mencapai ribuan tiap harinya.
4. Jumlah TGUPP yang Fantastis
Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebesar Rp28 miliar untuk 73 orang pembantu Anies dan Sandiaga juga mendapat kritik dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
Jumlah tersebut dinilai berlebihan, apalagi anggarannya diambil melalui APBD Jakarta 2018.
5. Penataan Pasar Tanah Abang
Kebijakan Anies dan Sandiaga membolehkan PKL berjualan di jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, pemerintah DKI menutup jalan dari pukul 8.00 WIB samapi 18.00 WIB.
Gembong menerangkan, saat era Joko Widodo para PKL ditertibkan dan masuk ke Blok G.
"Saat itu pasar tradisional yang terkenal di mancanegara ini menjadi sangat nyaman, kemacetan pun berkurang karena jalan difungsikan sebagai seharusnya," kata Gembong.
6. Pascaputusan MA tentang Pencabutan Aturan Larangan Motor
Pada penataan kawasan jalan protokol M. H. Thamrin-Merdeka Barat, Fraksi PDIP menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya dilakukan cepat oleh Gubernur pasca dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung.
"Yang perlu disadari adalah, jalan tersebut merupakan kawasan ring 1 yang menjadi akses vital pejabat negara maupun tamu dari mancanegara saat berada di Jakarta," katanya.
7. Rusunami Berkonsep Rumah DP Nol Rupiah
Fraksi PDI Perjuangan menilai harga rumah yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
8. OK OTrip Diterapkan Setengah Hati
Program One Karcis One Trip dinilai diterapkan setengah hati oleh pemerintah DKI era Anies dan Sandiaga.
