REGIONAL:
Suara.com - Ratusan warga perumahan Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berkumpul di setiap pintu masuk kompleks. Mereka mengantisipasi adanya pengerahan personel dari TNI AD, khususnya Kodam Jaya.
Berdasarkan informasi yang diterima warga, Kamis (25/1/2018) pukul 06.00 WIB akan ada pengerahan personel dari TNI AD yang akan melakukan penggusuran terhadap 10 dari 17 rumah yang sudah dilayangkan surat peringatan.
"Dari awal itu ada niatan penertiban dari pihak TNI AD, khususnya Kodam Jaya terbadap kompleks yang dianggap mereka rumah dinas bagi mereka," ujar Humas Forum Komunikasi Perumahan Tanah Kusir, Bambang Sudrajat, kepada Suara.com di Jalan Jalan Cenderawasih, Jakarta Selatan.
"Mungkin ini campur tangan tuhan, ada telegram rahasia mereka yang bocor," Bambang menambahkan.
Bambang menjelaskan, kasus ini berawal dari pertengahan tahun 2016. Kemudian berlanjut sampai dikeluarkannya surat peringatan, SP 1, SP 2, dan SP 3 oleh Kodam Jaya.
Setelah sebagian rumah mendapat SP 1 dan SP 2, warga memutuskan untuk mengajukan gugatan kepada Kodam Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun nomor gugatan No.166/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim dan No.167/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim pertanggal 25 April 2017.
"SP 2 kami terima, kami langsung layangkan gugatan SP tersebut. Hingga saat ini proses hukum, persidangan masih berjalan, sudah kurang lebih sembilan bulan berjalan," kata dia.
Ia menerangkan, proses hukum yang tengah berlangsung masih dalam tahap kesimpulan. Bambang memperkirakan proses ini akan dipusat satu bulan kedepan.
Warga menyayangkan sikap Kodam Jaya yang dinilai tidak mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Namun di tengah-tengah perjalanan keputusan pengadilan, mereka (Kodam Jaya) berencana mengeksekusi 10 rumah dari 17 rumah yang diberikan SP," kata dia.
"Fokus kami sekarang adalah berkaitan proses hukum yang sedang berjalan, mestinya semua pihak harus menghormati itu dong. Mereka coba mematikan hukun itu, kalau mereka matikan proses hukum, berarti kan dia mematikan demokrasi," Bambang menambahkan.
Warga meminta Kodam Jaya menghormati proses hukum yang berlangsung. Bambang menyebut warga yang sudah mendapat surat peringatan satu sampai tiga pasti akan meninggalkan rumah apabila kalah di persidangan.
"Jika kami dinyatakan warga nggak berhak (tinggal), dengan suka rela pasti warga akan keluar dari sini. Tanpa harus dikerhakan pasukan," jelas dia.
Sebanyak 17 rumah yang sudah mendapat surat peringatan ada di RW 8, RT 1, 2, 4, dan 8.
Untuk menuju kompleks ini, ada sekitar delapan pintu masuk. Di setiap pintu sudah dijaga oleh warga dan portal pun sudah ditutup. Mayoritas dari mereka menggunakan baju koko.
"Kami selalu waspada sampai keputusan hukun tetap. Kami mengambil pelajaran dari sekarang. Makanya berawal dari rumah, bergeser masalah hukum yang dicoba untuk dilawan mereka," katanya.
TERPOPULER
