Suara.com - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukun dan Keamanan Wiranto meminta Kementerian Dalam Negeri mengkaji ulang penunjukan jenderal polisi menjadi pelaksana tugas gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Hanya saja menurut Wiranto keputusan pembatalan penetapan itu belum diputuskan secara resmi. Namun dia mendengar kontroversi di masyarakat.
“Memang itu belum diputuskan dan belum ada surat kepusannya. Hanya ada informasi bahwa di Jabar dan Sumut akan diisi oleh Polisi. Plt-nya kan di Mabes,” ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jumat (23/2/2018).
Wiranto meminta publik tidak gaduh selama pemilihan kepala daerah serentak 2018 nanti.
“Ya kita ganti aja, atau kebijakan kita sudah nggak ada masalah kok. Yang penting nggak usah ribut, supaya Pilkada kita tenang,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan penempatan dua perwira aktif Polri sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara karena pertimbangan kondisi keamanan.
Dia mengatakan Papua termasuk daerah yang dipetakan memiliki kerawanan cukup tinggi sehingga diperkirakan Penjabat Gubernur Papua nantinya juga akan diisi perwira Polri atau TNI.
