REGIONAL:
Suara.com - Usai ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, dan anaknya, Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra, langsung ditahan oleh KPK, Kamis (1/3/2018). Selain pasangan ayah dan anak itu, KPK juga menahan mantan Kepala BPKAD Kendari, Fatmawati Faqih, dan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.
Keempatnya baru saja ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari, Sultra, tahun 2017-2018.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan keempat orang tersangka itu ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.
"Masing-masing ADR (Adriatma), ASR (Asrun) dan FF (Fatmawati) ditahan di Rutan KPK. Sedangkan HAS (Hasmun) ditahan di Rutan Guntur," kata Febri, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Mereka keluar dari gedung KPK secara terpisah. Asrun dan anaknya, Adriatma lebih dulu digelandang ke tahanan. Sama-sama mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye keduanya hanya tersenyum saat digiring petugas ke mobil tahanan.
Teriring tangis dari salah satu anggota keluarga Asrun.
Lelaki yang mengaku sebagai menantu Asrun itu menjerit ketika menyaksikan Asrun dan Adriatma dibawa masuk ke mobil tahanan KPK. Ia turut hadir bersama beberapa kerabat dan keluarganya ke Gedung KPK. Namun, enggan berbicara kepada pewarta.
Selang 20 menit kemudian, giliran Fatmawati dibawa ke mobil tahanan. Ia juga bungkam hingga petugas membawanya ke Rutan KPK.
Terakhir, Hasmun digiring petugas ke mobil tahanan. Dengan santai ia bergegas namun tetap bungkam saat diantarkan petugas ke Rutan Guntur.
KPK menetapkan mereka melakukan suap menyuap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun 2017-2018 senilai total Rp2,8 miliar.
"Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Januari 2018 ini PT SBN memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko-Kendari New Port dengan nilai proyek sebesar Rp60 miliar," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam jumpa pers.
Basaria menambahkan dugaan penerimaan uang atau hadiah oleh Adriatma melalui Fatmawati tersebut diindikasikan untuk kebutuhan kampanye ayahnya, Asrun, sebagai Cagub Sultra pada Pilkada serentak 2018.
"KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang. Dan, diduga sama seperti peristiwa tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah belakangan ini KPK menemukan uang suap tersebut diperuntukkan sebagai pendanaan kebutuhan atau kegiatan kampanye ASR dalam Pilkada Serentak 2018," kata Basaria.
Sebelumnya, tim satgas KPK mengamankan 12 orang dalam OTT di Kendari, Selasa (27/2/2018) dan Rabu (28/2/2018). Namun hanya lima orang yang dibawa ke kantor KPK, dan empat orang di antaranya ditetapkan tersangka.
Terhadap Hasmun selaku pemberi, KPK mentersangkakannya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati, sebagai penerima dijerat Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
TERPOPULER