Bambang Soesatyo Minta DPR Percepat Seleksi Pejabat Negara

Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menggelar pertemuan informal dengan jajaran pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi dan Pimpinan alat kelengkapan DPR, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Selasa (13/3/2018).

Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai Golkar itu meminta pimpinan komisi dan pimpinan AKD lainnya untuk mempercepat proses pemilihan Komisioner KPPU, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur BI, anggota BPK dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Makhamah Agung.

"Saya sudah minta kerjasama dari pimpinan Fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakan anggotanya di Komisi terkait agar mempercepat proses pemilihan berbagai posisi penting di beberapa lembaga negara," kata Bambang di DPR, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Bambang mengatakan, pihaknya menargetkan pemilihan komisioner KPPU di Komisi VI, Pemilihan Gubernur BI, Pemilihan Deputi Gubernur BI serta Pemilihan Anggota BPK di Komisi XI dan Pemilihan Hakim Ad Hoc di Komisi III bisa selesai secepatnya.

Menurut Bambang, pemilihan komisioner KPPU menjadi prioritas mendesak yang harus diselesaikan DPR. Sebab masa jabatan komisioner KPPU yang seharusnya berakhir pada 27 Februari 2018 sudah diperpanjang oleh Presiden Jokowi sampai 27 April 2018.

"Saya meminta Komisi VI segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi. Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih 9 orang komisoner yang akan memimpin KPPU," kata Bambang.

Bambang juga mendorong Komisi XI agar sesegera mungkin melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo (Deputi Gubernur BI) yang diajukan Presiden Jokowi menjadi Gubernur BI.

"Sejalan dengan pencalonan Pak Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Komisi XI juga akan melakukan fit and propert test terhadap tiga calon pengganti beliau sebagai Deputi Gubernur BI. Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Bambang.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengingatkan Komisi XI juga mempunyai agenda lain yakni memilih anggota BPK, pengganti anggota BPK Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya. Proses pemilihan ini diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon yang mendaftar.

"Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi administrasi di Komisi XI, kalau tidak salah 19 kandidat dan selanjutnya akan menjalani fit and propert test. Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018 - 2023," ujarnya.

Agenda lain yang tak kalah penting yaitu pemilihan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Mengenai kandidat yang akan diseleksi, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari telah menyerahkan empat calon kepada DPR RI.

"Kita apresiasi kinerja KY dalam menyeleksi calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Selanjutnya saya mendorong Komisi III dapat memberikan penilaian terhadap para calon tersebut," ujar Bambang.

Bambang mengingatkan, semua proses pemilihan harus berlangsung transparan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kredibilitas. Namun tidak perlu berlama-lama, agar tidak terjadi kekosongan pimpinan di berbagai lembaga negara.

"DPR Jaman Now speed kinerjanya harus ngebut. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas. Saya mohon dukungan masyarakat agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, tepat, dan kilat," kata Bambang.