Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta melarang pengambilan air tanah secara ilegal. Sandiaga menuturkan, gerakan penyetopan pengambilan air tanah agar tidak terjadi penurunan tanah di Jakarta.
"Kita (Pemprov) akan secara tegas melarang pengambilan air tanah secara ilegal. Kami semua ingin memulai suatu gerakan, kami eliminir penggunaan air tanah hingga pada suatu saat harapan kita di tahun 2030 semuanya akan tersalurkan airnya dan kita tidak mengambil lagi air tanah," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Kata Sandiaga ada dua pendekatan yang dilakukan Pemprov yakni pipanisasi air bersih dan sistem pengolahan air limbah.
Iya meyakini dengan cara tersebut, Pemprov bukan hanya menghentikan penurunan muka tanah, melainkan menciptakan lapangan kerja dari segi konstruksi infastruktur.
"Karena yang kita (Pemprov) perlukan adalah infrastruktur mikro bukan yang besar yang hanya berpihak golongan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah ini berkaitan dengan airnya, listrik. Itu yang kami pastikan di DKI bisa terpenuhi lima tahun ke depan," kata Sandiaga.
Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan saat ini baru 60 persen rumah yang tersalurkan air PAM, sementara 40 persen mengalami kendala lantaran adanya pengambilan air tanah secara ilegal yang dilakukan gedung-gedung di Jakarta.
"Sekarang 60 persen rumah dan pelanggan yang tersalurkan air bersih. 40 persen lebih masih mengalami kendala dan sebagian mengambil air tanah dan itu mengakibatkan permukaan tanah turun secara drastis," ucap Sandiaga.
"Kami lihat juga pelanggaran oleh gedung gedung besar kaya kemarin diperlihatkan secara gamblang. Ini bentuk keberpihakan dari pemerintah menyediakan air bersih kepada masyarakat khususnya ke masyarakat menengah ke bawah," sambungnya.
Baca Juga: Pemerintah Usul Nilai Air Tanah dalam Usaha Hulu Migas Diatur
