Suara.com - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto akan menghadapi sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan agenda putusan pada Selasa (24/4/2018) hari ini. Sidang akan digelar di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Penasihat Hukum Novanto, Maqdir Ismail, berharap hakim bisa memutuskan secara adil dengan mempertimbangkan semua pembelaan yang diajukan pihaknya.
"Karena menurut hemat kami dakwaan tentang intervensi Pak Novanto tidak terbukti," kata Maqdir Ismail dihubungi.
Dalam perkara ini, Novanto dinilai jaksa KPK terbukti menerima uang hasil korupsi e-KTP senilai 7,4 juta dollar AS. Novanto dituding berbuat korupsi e-KTP dengan cara mengintervensi Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan menyalahgunakan wewenangannya ketika itu di DPR RI untuk menggiring anggaran proyek senilai Rp5,8 triliun itu.
Jaksa kemudian menuntut Setya Novanto dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar. Mantan ketua umum Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,4 juta dollar AS, serta pencabutan hak politik selama lima tahun.
Meskipun mengajukan justice collaborator (JC), Novanto bersikeras mengaku tidak pernah mengintervensi proyek e-KTP, dan tak pernah menerima hasil korupsi e-KTP. Hal itu ia tuangkan dalam nota pembelaan atau pledoi-nya.
Terhadap JC yang diajukannya, KPK tidak mengabulkannya. Sebab, Novanto dinilai tidak membuka peran pihak lain dan juga tidak mengakui perbuatannya sendiri dalam kasus e-KTP.
