Politisi PPP: KPK Jangan Gagah-gagahan

Pebriansyah Ariefana, Dian Rosmala

Selasa, 05 Juni 2018 | 15:54 WIB
Politisi PPP: KPK Jangan Gagah-gagahan
Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani [suara.com/Welly Hidayat]

Suara.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani mengingatkan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah agar menyampaikan pernyataan secara proporsional sesuai dengan koridor praktek hukum acara yang berlaku.

Pernyataan Febri, bahwa KPK akan mengecek kepatutan alasan ketidak hadiran Ketua DPR, Bambang Soesatyo atas panggilan sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP, Senin kemarin, dinilai tidak pantas disampaikan ke media massa.

Menurut Sekretaris Jenderal PPP itu, selama belum mencapai panggilan ketiga, seharusnya KPK cukup mengirimkan panggilan ulang kepada saksi yang akan dimintai keterangan dalam sebuah kasus.

“Ketika seseorang dipanggil penegak hukum sebagai saksi dan ia tidak bisa datang bukan pada panggilan ketiga, maka dipanggil lagi saja sebagaimana yang biasa dilakukan Polri atau Kejaksaan. Tidak usah lembaga penegak hukum yang bersangkutan 'gagah-gagahan' menyatakan akan menyelidiki alasan ketidakhadiran saksi tersebut,” kata Arsul di DPR, Jakarta, Selasa (5/6/ 2018).

Apalagi, lanjut Arsul, jika saksi itu adalah pejabat tingi negara dan jadi representasi sebuah lembaga negara negara, maka dalam etikanya, penegak hukum cukup berkoordinasi dengan lembaga tersebut.

Arsul mengatakan, sejarah mencatat KPK sebelumnya juga melakukan komunikasi protokoler terhadap beberapa pejabat negara yang dipanggil. Misalnya ketika meminta keterangan Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai pejabat tinggi World Bank.

“Bahkan KPK yang datang ke tempat kedua pejabat tersebut untuk mendapat keterangan sebagai saksi dalam kasus Century. Jubir atau Pimpinan KPK pada waktu itu tidak terus gagah-gagahan mengatakan bahwa mereka harus datang ke KPK demi prinsip persamaan dalam hukum,” ucap Asrul.

“Jadi KPK pada saat itu menjaga etika dan marwah kelembagaan masing-masing serta menghindari kontroversi di ruang publik yang tidak perlu. Sementara di sisi lain keterangan yang diperlukan untuk proses penegakan hukum tetap bisa berjalan,” tambah Arsul.

Arsul berharap gaya komunikasi publik KPK atau juru bicaranya yang cenderung terkesan gagah-gagahan segera dirubah. Ia mengkhawatirkan perlakuan yang sama dapat dilakukan oleh DPR melalui kewenangan yang diberikan dalam UU MD3.

"DPR dapat bersikap gagah-gagahan memanggil juru bicara KPK dan menyampaikan kalau tidak mau datang akan dipanggil paksa," ujar Arsul.

Arsul mempersilakan KPK untuk terus melakukan proses penegakan hukum sesuai kewenangannya, namun tidak perlu membuka ruang perseteruan kelembagaan.

“Dapat ikannya, tanpa airnya jadi keruh,” kata Arsul.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Politisi PDIP Nilai Jubir KPK Peruncing Hubungan KPK dan DPR

Politisi PDIP Nilai Jubir KPK Peruncing Hubungan KPK dan DPR

News | Selasa, 05 Juni 2018 | 11:50 WIB

KPK Jadwalkan Periksa 4 Anggota DPR lagi soal Korupsi e-KTP

KPK Jadwalkan Periksa 4 Anggota DPR lagi soal Korupsi e-KTP

News | Selasa, 05 Juni 2018 | 11:34 WIB

KPK Larang Pejabat Terima Parsel, Fahri Hamzah: Jahatnya

KPK Larang Pejabat Terima Parsel, Fahri Hamzah: Jahatnya

News | Selasa, 05 Juni 2018 | 10:40 WIB

Kasus Korupsi e-KTP, KPK Gagal Periksa Ganjar Pranowo

Kasus Korupsi e-KTP, KPK Gagal Periksa Ganjar Pranowo

News | Selasa, 05 Juni 2018 | 10:10 WIB

KPK Amankan 6 Orang Terkait Fee Proyek di Kabupaten Purbalingga

KPK Amankan 6 Orang Terkait Fee Proyek di Kabupaten Purbalingga

News | Selasa, 05 Juni 2018 | 09:50 WIB

Terkini

Tak Cukup Siapkan Hutan, Pakar IPB Ungkap Lima Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Tak Cukup Siapkan Hutan, Pakar IPB Ungkap Lima Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 11:21 WIB

Emak-emak di Blitar Angkut Perabotan Rumah Koordinator Arisan, 115 Anggota Tuntut Uang Kembali

Emak-emak di Blitar Angkut Perabotan Rumah Koordinator Arisan, 115 Anggota Tuntut Uang Kembali

Jatim | Rabu, 18 November 2026 | 11:20 WIB

In This Economy! BCA Naikkan Biaya Admin Mulai 2027, Ini Rinciannya

In This Economy! BCA Naikkan Biaya Admin Mulai 2027, Ini Rinciannya

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 11:15 WIB

FBI Minta Indonesia Usut Penyelundupan Chip Nvidia, Kapolri: Penggeledahan Belum Ada

FBI Minta Indonesia Usut Penyelundupan Chip Nvidia, Kapolri: Penggeledahan Belum Ada

News | Rabu, 18 November 2026 | 11:13 WIB

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp106 Ribu per Kg, Bawang Merah Ikut Melonjak

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp106 Ribu per Kg, Bawang Merah Ikut Melonjak

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 11:13 WIB

Krisis Iklim Gerus Pendapatan Ojol Jabodetabek, Siapa Bertanggung Jawab?

Krisis Iklim Gerus Pendapatan Ojol Jabodetabek, Siapa Bertanggung Jawab?

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 11:13 WIB

BNI Bongkar Penyimpangan KUR Mikro Jember ke Kejati, Sejumlah Pegawai Dipecat

BNI Bongkar Penyimpangan KUR Mikro Jember ke Kejati, Sejumlah Pegawai Dipecat

Jatim | Rabu, 18 November 2026 | 11:10 WIB

Luthfi Hakim dan Mayshi Sabet Gelar Ganda di Campus League Billiard Jabodetabek 2026

Luthfi Hakim dan Mayshi Sabet Gelar Ganda di Campus League Billiard Jabodetabek 2026

Sport | Rabu, 18 November 2026 | 11:10 WIB

Apakah KTP Rusak Bisa Dicetak Ulang? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Apakah KTP Rusak Bisa Dicetak Ulang? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 11:07 WIB

Sempat Tersendat Akibat 2 Saksi Mangkir, JPU Hadirkan Orang KPU di Sidang Roy Suryo

Sempat Tersendat Akibat 2 Saksi Mangkir, JPU Hadirkan Orang KPU di Sidang Roy Suryo

News | Rabu, 18 November 2026 | 11:01 WIB

×