Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kredebilitas pemerintah jatuh karena Komisaris Jenderal Polisi Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat. Komjen Iriawan dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6/2018) pagi tadi di Bandung.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menjelaskan kontroversi Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar sudah berlangsung lama sejak Febuari 2018 lalu. Saat itu Kemendagri, Polri dan Menkopolhukam Wiranto buru-buru usulan Iriawan jadi Pj Gubernur ditarik.
"Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri," jelas Zon dalam akun Twitternya, @FadliZon, Senin siang.
Iriawan dilantik di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (18/6/2018) hari ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan Keputusan Presiden dalam pelantikan itu.
Nama Iriawan cukup menjadi perbincangan hangat di Jakarta ketika menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada Tahun 2016 hingga sampai pertengahan 2017. Banyak kasus - kriminal telah diungkap, salah satunya kasus perampokan disertai pembunuhan sekeluarga di Pulo Mas, Jakarta Timur pada Desember 2016 silam.
Sekaligus, Iriawan sukses menjaga Ibu Kota dalam mengawal jalannya pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 silam. Adapula kasus yang hingga ditinggal Iriawan masih belum dapat terungkap yakni kasus penyiraman air keras wajah penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan pada 11 April .
Rencana pengangkatan Iriawan jadi Plt Gubernur Jabar juga menjadi sorotan. Rencana penunjukkan itu pun menuai kritik. Netralitas Polri dipermasalahkan lantaran di Jawa Barat terdapat Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang maju sebagai calon wakil gubernur diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai asal Tjahjo.
Wiranto dan Tjahjo sempat urung menunjuk Iriawan.
