REGIONAL:
Suara.com - Debat publik pasangan calon atau paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan kembali digelar di Palembang, Kamis (21/6/2018) malam. Dalam debat tersebut, masing-masing paslon mengeluarkan jurus dan strategi, serta memaparkan visi dan misinya. Yang paling menonjol, keempat paslon mengangkat persoalan perbaikan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta percepatan hilirisasi di 18 kabupaten/kota.
Debat publik yang digelar di Wyndam Opi Hotel Palembang tersebut, paslon nomor urut 1 Herman Deru-Mawardi Yahya menilai jika saat ini Pemprov Sumsel harus melakukan pemerataan pembangunan, tidak hanya di Kota Palembang saja.
Mereka berkeinginan, perkuatan sinergisitas antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. "Kami akan merealisasikannya dalam waktu satu tahun," kata paslon yang dikenal dengan jargon HD-MY ini.
Selain itu, perbaikan infrastruktur juga akan ditekankan di bidang pertanian, terutama untuk irigasi dan juga peremajaan lahan sawit dan karet.
Sementara, paslon nomor urut 2, Saifudin Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah menekankan pada koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
"Gubernur lebih luas cakupannya, tapi bupati dan walikotalah yang memiliki wilayah kerjanya. Untuk itu, memperkuat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait tentu menjadi solusinya," kata Aswari.
Dengan memperbaiki infrastruktur terutama memperbaiki jalan, maka kesenjangan dapat dikikis. Petani komoditas unggulan pun dapat menjual produknya dengan lebih mudah.
Paslon nomor urut 3, Ishak Mekki-Yudha Pratomo optimis mampu memperbaiki jalan provinsi dalam waktu satu tahun dengan target 75 persen jalan kabupaten rampung.
Ishak yang merupakan Wagub Sumsel ini pun berkeyakinan mampu meningkatkan pembangunan transportasi kereta, dermaga, serta pengembangan irigasi. Paslon Ishak-Yudha juga menekankan untuk percepatan 18 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan.
Terakhir, paslon nomor urut IV, Dodi Reza Alex-Giri Ramanda menargetkan waktu 2 tahun untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Menurutnya, saat ini masih ada 8 persen jalan rusak dari total 1.513 kilometer jalan yang ditangani oleh pemerintah provinsi.
"Kita tekankan inovasi pembiayaan daerah dengan melibatkan sektor privat, obligasi daerah, dan inovasi pembiayaan lain. Apabila jalan provinsi sudah selesai, maka pemerintah provinsi akan turun tangan membantu pemerintah daerah untuk membenahi jalan kabupaten," pungkas Dodi yang juga politisi Partai Golkar Sumsel tersebut. [Andhiko Tungga Alam]
TERPOPULER
