Money Politic, Menteri Desa : Ambil Uangnya, Pilih dengan Hati

Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada Rabu (27/6/2018) menjadi momentum bagi masyarakat yang ingin memilih Kepala Daerah.

Desa menjadi satu bagian yang banyak disoroti oleh pemerintahan di era Jokowi dengan menunjang infrastruktur desa agar tercapainya pembangunan yang merata.

Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, pengelolaan sumber daya manusia di desa cenderung masih rendah karena banyak yang hanya lulusan SD atau SMP.

"Masyarakat desa mayoritas pendidikan SD dan SMP," kata Eko Putro Sandjojo disela acara pelepasan KKN Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Periode 2 di lapangan GSP UGM, Sabtu (23/6/2018).

Ia meminta kepada masyarakat untuk dapat memilih dengan cerdas serta menggunakan hati nuraninya untuk menentukan pemimpin yang diinginkan.

Seperti tidak menerima uang atau money politic dari para pasangan calon Kepala Daerah.

"Pilih pemimpin secara hati nurani jangan terjebak money politic kalau dikasi duit terima duitnya saja, tapi pilih secara hati nurani," tuturnya.

Baginya masyarakat sangat perlu untuk berpartisipasi dalam Pilkada tahun ini, sebab masa depan bangsa ditentukan masyarakat.

Desa menurut Eko, harus menjadi perhatian dalam menunjang perekonomian desa.

"Masyarakat perlu berpartisipasi, masa depan bangsa ditentukan masyarakat," kata Eko.

Ia menegaskan kembali bahwa siapapun yang terpilih sebagai Kepala Daerah haruslah mengutamakan pembangunan desa agar desa-desa tidak tertinggal serta menjadikan desa sebagai penggerak ekonomi pembangunan.

"Desa adalah motor penggerak pembangunan ekonomi, tolong perhatikan desanya lebih baik lagi," pesan Eko Putro Sandjojo.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, infrastruktur desa terus dibangun untuk memaksimalkan hasil desa.

Pemerintah berkeinginan menjadikan infrastruktur sebagai penunjang pembangunan Desa. Akan tetapi di sisi lain masih banyak desa yang miskin dan tertinggal.

Eko menyadari bahwa saat ini masih banyak masyarakat di desa yang miskin dan tertinggal. Sementara itu pertumbuhan ekonomi masih tinggi.

Satu sisi tidak ada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini berpotensi akan menimbulkan gejolak sosial.

“Pak Jokowi sadar akan hal ini dan melalui nawacita ke-3 membangun bangsa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selama 3,5 tahun pemerintah telah menyalurkan Rp 127,74 triliun dana desa,” kata Eko.

Ia juga mengatakan, terkait dengan program pendampingan desa yang bertujuan memajukan desa, sejauh ini masih terkendala dengan jumlah pendamping dan anggaran yang tersedia.

Menurut Eko, idealnya satu desa di dampingi satu orang. Tapi saat ini yang terjadi satu orang justru mendampingi empat desa.

"Idealnya satu pendamping satu desa, saat ini satu pendamping empat desa karena keterbatasan anggaran. Tapi itu bukan keterbatasan sekarang sudah ada sosial media komunikasi via WA," katanya.

Eko juga menyebutkan saat ini jumlah pendamping yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai sekitar 40.000 orang dengan anggaran yang disediakan Pemerintah hampir Rp 2 Triliun.

"Sekarang ini anggarannya hampir Rp 2 triliun untuk 40.000 pendamping desa," terangnya. [Somad]