Suara.com - Perwakilan dari masa aksi '67 Tegakan Keadilan' dari kelompok Persaudaraan 212 mendatangi gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018). Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan beberapa kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang meresahkan mereka.
"Kita menyampaikan pendapat kita, tuntutan kita, harapan dan kegelisahan kita, keprihatinan kita. Makin hari makin nampak ketidakjelasan, oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan apa yg menjadi tugas-tugas kemendagri, kita datang untuk bertabayun ke sini, sekaligus kita menuntut apa yang menjadi harapan kita," kata Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Shabri Lubis.
Dia mengatakan tuntutan pertama kepada Mendagri adalah agar segera mencopot Pj Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan. Sebab, menurut dia pengangkatan Iriawan menyalahi peraturan perundang-undangan.
"Yang pertama, berkaitan dengan pengangkatan Iwan Bule jadi Pjs Jawa Barat, ini apa maksudnya sedangkan ada aturan di UU Kepolisian melarang soal itu, diakan aktif, melarang yang aktif," katanya.
"Kemudian, soal e-KTP yang tercecer, kinerja Kemendagri kita ingatkan, kita menasihati, dalam hal ini pelangaran itu mesti disikapi dengan jelas," tambah Shabri Lubis.
Shabri mengatakan apabila kinerja Kemendagri tidak diperbaiki, maka akan menimbukan ketidakpercayaan bagi masyarakat.
"Pemaksaan-pemaksaan seperti itu akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ini berbahaya, kalau nanti diceritakan, terus terang ini berbahaya. Kami dari para ulama mengkhawatirkan kalau kinerja seperti ini terus, tidak profesional dan membuat keresahan di tengah masyarakat. Kami dari PA 212 ingin supaya diselesaikan dan dijelaskan sejelas-jelasnya dan dengan jujur," tutup Shabri.
