REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah ditangkap dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diduga menerima suap dari Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (Otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten Tahun Anggaran 2018.
Mendengar hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku kaget.
"(Mendagri) kaget," kata Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Mochamad Ardian Novianto di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).
Ardian mengatakan di mata Tjahjo, Irwandi adalah seorang Gubernur yang memiliki integritas. Namun, apa yang diharapkan oleh Tjahjo tersebut tidak sesuai.
"Pak menteri pernah bilang beliau itu gubernur yang kami nilai punya integritas tinggi. Tapi fakta berkata lain," katanya.
Tidak hanya penilaian dari Tjahjo, Ardian sendiri juga memiliki pandangan yang sama tentang Irwandi. Menurutnya, Irwandi adalah sosok yang diketahuinya paling sulit bertemu dengan pengusaha.
"Setahu saya secara pribadi, Pak Irwandi orang yang sangat punya komitmen untuk tidak bertemu pengusaha, rupanya bupatinya memberikan duit," tutupnya.
KPK sebelumnya menangkap Irwandi dan Bupati Kapubaten Bener Meriah, Ahmadi serta beberapa pihak swasta. Irwandi diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018.
Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.
Sebagai penerima, Irwandi, Hendri dan Syaiful, TSB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Sebagai pemberi, Ahmadi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.
TERPOPULER