Menteri PUPR Bantah Anies Baswedan soal 6 Ruas Tol Dalam Kota

Liberty Jemadu
Menteri PUPR Bantah Anies Baswedan soal 6 Ruas Tol Dalam Kota
Menteri Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Gondang. [Dok Kementerian PUPR].

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan urusan pembangunan jalan tol sejak dulu merupakan tanggung jawab BPJT dan Kementerian PUPR, bukan Pemerintah Daerah.

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membantah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengatakan bahwa proyek enam ruas tol dalam kota di wilayah Ibu Kota telah diambil alih pengerjaannya oleh PUPR.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa urusan pembangunan jalan tol sejak dulu merupakan tanggung jawab Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian PUPR, bukan urusan Pemerintah Daerah.

"Tidak ada itu (pengambilalihan). Mohon dicek lagi apa bahasanya seperti itu. Tol itu urusannya dari dulu BPJT dan PUPR, bukan dengan pemda," kata Basuki Hadimuljono ketika menemani Presiden Joko Widodo meninjau Jakabaring Sport City Center Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambilalih oleh pemerintah pusat dua bulan usai pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

"Kami di dalam kampanye kemarin menegaskan tidak akan meneruskan enam proyek tol dalam kota. Kampanye selesai 15 April, kami menang. Lalu proyek ini diambilalih oleh pemerintah pusat," kata Anies di Mesjid Fatahillah Tanah Abang Jakarta Pusat pada 13 Juli kemarin.

Basuki melanjutkan, siapapun yang hendak membuat jalan tol yang juga merupakan bagian dari jalan nasional, regulasinya berurusan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

"Jika terkait dengan enam ruas tol DKI Jakarta, perkembangan terakhir sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Basuki.

Proyek tol dalam kota itu masuk PSN, lanjut Basuki agar ada dana talangan pemerintah untuk pembebasan lahan dan akan dimulai proyeknya pada 2018/2019.

Basuki menegaskan, jika ada pemda menolak jalan tol, harusnya ada surat resmi kepada BPJT PUPR.

"Nah hal itu tidak ada karena urusan tol memang dengan pusat dalam hal ini BPJT," katanya.

Basuki menambahkan pihaknya mendapatkan informasi bahwa penanggung jawab proyek itu akan memberikan klarifikasi ke publik pekan depan.

"Ini mungkin adalah salah pengertian," kata Basuki.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), proyek enam ruas tol dalam kota terdiri dari tiga tahap pembangunan, dengan total panjang 69,7 km, dan nilai investasi Rp41,17 triliun.

Proyek ini terdiri atas ruas tol Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer; Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer; Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer; Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer; Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer; dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, keenam ruas tol tersebut seluruhnya akan dibangun melayang (elevated). Tol ini dibangun untuk menampung lalu lintas Jakarta di masa mendatang yang diperkirakan terus bertambah.

Meski sempat diisukan batal dikerjakan, namun proyek ini terus berjalan dan saat ini sudah masuk tahap konstruksi pada seksi Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9 km. (Antara)

Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS