REGIONAL:
- Pramono Anung soroti maraknya pencurian lampu Semanggi hingga kabel bawah tanah.
- Gubernur Jakarta instruksikan sinkronisasi instansi demi cegah pencurian infrastruktur publik.
- Pramono sayangkan penjarahan fasilitas umum dan lemahnya pengawasan internal Pemprov DKI.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan keresahannya atas maraknya aksi pencurian infrastruktur publik di wilayah ibu kota. Ia mengaku terperangah dengan pola tindakan melanggar hukum sebagian masyarakat yang dinilainya sangat nekat.
"Pertama, di Jakarta ini memang yang saya tidak sadari dan di awal-awal sempat membuat kaget, kreativitas masyarakatnya sangat colorful, penuh warna," ujar Pramono di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).
Salah satu hal yang menjadi sorotan tajam Gubernur adalah hilangnya lampu hias di kawasan ikonik Jembatan Semanggi secara berulang kali.
"Teman-teman pasti tidak pernah membayangkan, Jembatan Semanggi itu sekarang kami beri lampu warna-warni yang indah. Tahu tidak? Itu sudah tiga kali diganti karena dicuri. Padahal di sana ada pos polisi, ada CCTV, dan ada yang mengawasi. Namun tetap saja bisa dicuri," ungkapnya.
Selain ornamen lampu, aksi pencurian infrastruktur juga menyasar kabel bawah tanah di Jakarta Utara yang dilakukan secara terang-terangan. Selain itu, marak pula kasus pencurian besi di beberapa jembatan penyeberangan, hingga membuat Pemprov DKI memutuskan untuk mengganti materialnya demi mencegah pencurian serupa.
"Siang bolong, kabel di bawah jalan dibongkar. Pelaku beraksi seolah-olah petugas resmi, padahal kabel itu dicuri. Bahkan, jembatan penyeberangan yang dulunya memakai material besi, sekarang saya minta diganti menjadi conwood supaya tidak bisa dicuri lagi," jelas Pramono.
Ia sangat menyayangkan realitas pahit di mana fasilitas umum yang dibangun untuk kenyamanan warga justru menjadi sasaran penjarahan.
"Ya, itulah realitas yang ada, bahwa fasilitas seperti itu pun masih bisa dicuri," tuturnya.
Pramono juga membeberkan adanya kendala birokrasi di internal Pemprov DKI Jakarta yang menyebabkan lemahnya pengawasan di lapangan.
"Tadi kami baru saja menggelar rapat khusus mengenai pengawasan. Salah satu kelemahannya adalah adanya sikap saling melempar tanggung jawab antara pihak Camat, Wali Kota, Lurah, hingga Suku Dinas (Sudin)," kata Pramono.
Menyikapi masalah tersebut, ia langsung mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan sinkronisasi antarinstansi untuk memperketat penjagaan aset daerah.
"Kami sudah memutuskan untuk memperkuat koordinasi di tingkat kelurahan, kecamatan, dengan suku dinas terkait, serta Satpol PP," tegas Pramono mengakhiri penjelasannya.
TERPOPULER
