Suara.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perbaikan permohonan uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia.
"MK akan menggelar sidang uji UU Pemilu dengan agenda perbaikan permohonan," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono di Jakarta, Senin (16/7/2018).
Sebelumnya dalam sidang pendahuluan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili kuasa hukumnya Surya Tjandra mengajukan permohonan uji Pasal 1 angka 35, Pasal 20, Pasal 275 ayat (2) serta Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu.
Dalam dalilnya, PSI mengatakan alasan mengajukan pasal-pasal tersebut terkait kesempatan untuk mengajukan kampanye. Menurut undang-undang a quo, sebagian besar proses kampanye akan diambilalih oleh KPU dan pada proses kemudian difasilitasi oleh KPU.
Terkait dengan hal ini, PSI selaku pemohon berharap supaya diizinkan untuk bisa memiliki waktu lebih panjang dalam berkampanye, mengingat PSI tergolong sebagai partai baru.
Selain itu pemohon juga mempermasalahkan frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU a quo.
Frasa "citra diri" dalam ketentuan a quo dinilai pemohon telah merugikan hak konstitusional pemohon terutama Sekjen dan Wakil Sekjen PSI yang hampir dipidana karena dianggap melakukan kampanye di luar jadwal.
Pemohon berpendapat frasa "citra diri" ditafsirkan secara sepihak oleh Bawaslu yang menilai semua yang menyebutkan angka dan logo partai adalah sebuah kampanye. Karena itu PSI meminta Mahkamah untuk menafsirkan frasa "citra diri" dalam ketentuan a quo. (Antara)
Baca Juga: PKS Nilai Gugatan UU Pemilu karena Konsekuensi Amandemen UUD
