Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak tidak bersikap berlebihan perihal perombakan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Salah satunya pencopotan 5 wali kota secara mendadak.
Sandiaga klaim pihaknya melakukan perombakan secara terbuka dan transparan.
"Jadi saya rasa kita tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan dan ini akan berlangsung. Jadi kita akan buat lebih tertata, terbuka, transparan. Jadi ini periodesasinya kita akan lakukan, jadi proses ini akan terus terbangun baik di jajaran pemprov DKI maupun si BUMD," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Kata Sandiaga, prosesnya sudah dilakukan sejak lama. Kemudian diputuskan pada akhir Juni 2018 oleh Panitia Seleksi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.
"Kita melakukan semuanya berdasarkan transparansi keterbukaan dan ketentuan. Ini sudah lama kan prosesnya, proses assesment sudah dilakukan, sudah disampaikan bahwa jabatan itu amanah bahwa semuanya akan dilakukan proses review dan panselnya sudah ditunjuk dan sudah bekerja sekitar Juni akhir dipimpin oleh pak Sekda," kata dia.
"Dan data itu kami lengkapi, dan setelah berjalan proses assesmentnya diambil keputusan, bahwa akan ada penyegaran dan itu biasa," sambungnya.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut para pejabat yang akan diganti, sudah dikumpulkan saat acara Pemprov di Puncak beberapa bulan yang lalu di Puncak. Dalam acara tersebut kata Sandiaga, para pejabat sudah diumumkan akan ada perombakan.
"Di situ seharusnya mereka sudah siap, prosesnya tiga bulan, semenjak asesment pertama hingga sekarang. Kalau saya sih melihat jabatan itu kan ibadah, amanah, ada yang sudah mungkin memasuki kesiapan purna tugas mengucapkan terima kasih, mungkin ada yang masih punya harapan ke depan untuk memperbaiki kinerja," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perombakan pejabat di lima wali kota administratif dan Bupati Kepulauan Seribu. Tak hanya itu Anies juga mengganti beberapa kepala dinas.
Baca Juga: Sandiaga Uno: Kenaikan NJOP Tak Bebani Warga Kelas Menengah Bawah
