Suara.com - Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar tetap digelar meski tidak mengantongi izin. Sebanyak 968 personel kepolisian disiapkan untuk mengawal kegiatan yang diinisiasi salah satu aktivis dan penggerak #2019GantiPresiden, Neno Warisman pada Minggu (12/8/2018) siang.
Wakapolrestabes Makassar Ajun Komisaris Besar Hotman Sirait mengatakan, meski aksi deklarasi yang dihadiri Neno Warisman itu tak berizin. 968 polisi yang diturunkan itu merupakan gabungan dari Polrestabes Makassar dan Brimob Polda Sulsel.
Menurut dia, pengerahan personel itu untuk mengantisipasi benturan dengan kelompok lain. Sebab, di saat bersamaan juga direncanakan massa tandingan tolak deklarasi #2019GantiPresiden juga akan mendatangi Monumen Mandala di Jalan Jend Sudirman, Makassar.
Kedua kelompok itu, kata Hotman, sama-sama tidak mengantongi izin. Kepolisian mengharap tidak terjadi persinggungan dua kelompok.
"Karena ada dua kelompok atau lebih dalam satu lokasi, maka kami kepolisian menjaga agar tidak bersinggungan. Kalau bersinggungan kita bubarkan," tegas Hotman.
Neno Warisman saat ditemui di Hotel Horison, Makassar mengatakan, gerakan relawan #2019GantiPresiden merupakan murni sosial movement. Relawan tidak berafiliasi dengan partai manapun.
"Relawan Ganti Presiden tidak berafiliasi kepada satu partai pun. Sehingga kami memerlukan menggairahkan masyarakat, menjelang 17 April, dengan kemajuan baik negeri ini dalam track konstitusional," ujar Neno.
Neno Warisman juga membantah jika gerakan ganti presiden dikaitkan dengan isu sara, radikalisme dan lainnya.
"Jangan dikaitkan ini seolah-olah dikaitkan dengan kegiatan yang sara, radikal dan seterusnya," imbuh Neno Warisman. (Lirzam Wahid)
Kontributor : Lirzam Wahid
