REGIONAL:
Suara.com - Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah untuk hati-hati mengelola perekonomian saat ini. Apalagi utang negara sudah lebih dari Rp4 ribu triliun.
Selain Ketua MPR, Zulkifli juga sebagai Ketua Umum PAN. PAN kini mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang.
Menurut Zulhas, pengelolaan utang harus dilakukan dengan cermat dan terukur. Pasalnya, pembayaran beban utang Indonesia telah mencapai sekitar enam kali dari dana desa yang setiap tahun diberikan pemerintah.
“Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," kata Zulhas diaidang tahunan MPR 2018, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018).
Menurutnya, nilai cicilan untuk utang itu saja mencapai Rp400 triliun. Uang sebanyak itu setara dengan tujuh kali Dana Desa dan enam kali anggaran kesehatan.
“Dengan demikian, pengelolaan dan penggunaan utang ke depan perlu diperhatikan lagi. Tujuannya, agar utang benar-benar bermanfaat bagi ekonomi Indonesia,” katanya.
Selain masalah kemiskinan, Zulhas juga menyoroti dari sisi kemiskinan, MPR meminta pemerintah terus fokus memecahkan masalah ini, meski tingkat ketimpangan (gini ratio) telah turun dari kisaran 0,41 ke 0,39 pada era pemerintahan Jokowi-JK.
Ia menilai pemerintah masih harus berupaya agar pendapatan masyarakat kelas bawah dapat meningkat, sehingga bisa mengangkat hidup golongan miskin dan hampir miskin.
“Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus," kata Zulkifli.
Lebih lanjut, Zulhas juga menyoroti darisisi nilai tukar rupiah, Zulkifli menilai bahwa pemerintah harus segera memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang melebar ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pasalnya, pelemahan nilai tukar rupiah juga berasal dari kondisi ekonomi di dalam negeri karena melebarnya defisit transaksi berjalan.
“Jangan hanya melihat pelemahan nilai tukar rupiah karena masalah eksternal, tapi di dalamnya juga ada," katanya.
Untuk itu, ia melihat bahwa komitmen pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) untuk memulihkan CAD harus segera direalisasikan.
TERPOPULER