Ketua DPR: Presiden Dilecehkan, Bukti Maraknya Politik Identitas

Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta seluruh politikus maupun masyarakat untuk menanggalkan ideologi politik identitas berdasarkan sentimen diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan selama masa Pemilu dan Pilpres 2019.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari pidato Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan DPR menjelang HUT ke-73 Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara DPR, Kamis (16/8/2018).

"Demi menjaga keteduhan politik, diperlukan kearifan dalam memanfaatkan media sosial, terutama terkait isu-isu politik yang berbau SARA dan menyulut maraknya politik identitas," kata Bamsoet dalam pidatonya.

Selain itu, Bambang Soesatyo juga menyayangkan partai-partai dan politikus peserta pemilu yang dianggapnya kurang mengapresiasi kinerja pemerintah.

Hal tersebut, kata dia, ditunjukkan dengan banyak kritik yang dilontarkan politikus maupun partai peserta pemilu terhadap Presiden Joko Widodo.

"Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan. Mereka dianggap tak mampu. Program pemerintah dianggap nihil. Perbedaan politik dikutuk. Kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam," katanya.

Bambang Soesastyo secara tegas mengatakan kesemua itu bersumber dari ideologi politik identitas sehingga harus ditinggalkan.

"Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas selamat tinggal politik identitas,"pungkasnya.