Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak mampu dalam mengelola anggaran bantuan gempa Lombok di di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penilaian ini usai dirinya mendapatkan sebuah surat dari Kemendagri yang meminta Pemda di seluruh Indonesia untuk menyediakan dana sisa lebih dari APBD untuk membantu bencana gempa di NTB.
Dalam surat itu, kata Fahri, Kemendagri menginstruksikan kepada pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB. Kemendagri juga meminta seluruh pemda mengambil dana sisa lebih dari APBD. Ia melihat instruksi Kemendagri tersebut belum tentu mendapat respon yang baik dari seluruh Pemda.
"Karena kondisi keuangan pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional," kata Fahri dalam twitter pribadinya @FahriHamzah, Selasa (21/8/2018).
Karena itu, Fahri menilai kalau pemerintah pusat tidak mampu mengelola dana untuk anggaran bantuan bagi korban gempa Lombok di NTB sehingga harus meminta bantuan pemda.
"Langkah Mendagri ini mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan. Sehingga lagi-lagi harus meminta ke daerah. Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku," kata dia.
Dirinya pun meminta kepada pemerintah pusat untuk lebih terbuka apabila mengalami kesulitan soal anggaran. Fahri menyarankan pemerintah untuk lepas tangan dan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggalang dana.
"Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumber daya masyarakat saja. Negara Gak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup. #BencanaNasionalForNTB," pungkasnya.
