Partai Demokrat Jelaskan Politik Dua Kaki di Pilpres 2019

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Rabu, 12 September 2018 | 21:02 WIB
Partai Demokrat Jelaskan Politik Dua Kaki di Pilpres 2019
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. (Suara.com/Yosea Arga Pramudita)

Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membeberkan makna politik 'dua kaki' yang dilakukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum 2019. Selain memperjuangkan pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, Partai Demokrat pun berjuang untuk tak kehilangan suara di Pileg 2019. 

Menurut Ferdinand, politik dua kaki itu bukan dalam artian mendukung Prabowo-Sandiaga tapi membiarkan kadernya memperjuangkan kemenangan untuk pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. 

Yang dimaksud dengan dua kaki Partai Demokrat, kata Ferdinand, adalah kaki kiri Partai Demokrat harus memperjuangan para kader-kadernya yang maju di Pileg 2019 nanti dan kaki kanan yang harus memperjuangkan Prabowo-Sandiaga memenangkan Pilpres 2019. 

"Dua hal ini menjadi tugas partai demokrat untuk memenangkannya. Karena kepentingan partai tidak boleh kami abaikan dan tidak boleh abai juga ke kepentingan pilpres," kata Ferdinand di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono, Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018). 

Partai Demokrat, kata Ferdinand, menyadari suara dukungan Jokowi-Ma'ruf Amin sangat besar di beberapa daerah. Oleh karena itu Partai Demokrat tengah menyusun sejumlah strategi khusus agar kader Demokrat tidak kehilangan suara. 

"Kalau caleg kami datang dengan narasi membawa Pak Prabowo tentu caleg yang kami usung tak mendapat tempat di masyarakat bahkan ditolak. Kami tidak ingin kehilangan suara di Papua," ujarnya. 

Partai Demokrat juga akan memberikan dispensasi pada kader yang telah menyatakan mendukungJokowi untuk tidak mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Akan tetapi, para kader itu pun diperboleh untuk tidak mengkampanyekan Prabowo-Sandiaga di daerahnya. 

Yang menjadi penekanan Ferdinand ialah para kader-kader yang maju sebagai caleg itu sedianya harus memperjuangan nama Partai Demokrat. 

"Dispensasi yang kami berikan itu adalah mereka boleh tidak mengkampanyekan capres tapi tidak juga kampanyekan Jokowi. Cukup kampanyekan partai Demokrat dan dirimu sebagai caleg supaya tak hadapi resistensi di masyarakat," pungkasnya. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Partai Demokrat Bantah Hubungannya dengan Partai Gerindra Retak

Partai Demokrat Bantah Hubungannya dengan Partai Gerindra Retak

News | Kamis, 09 Agustus 2018 | 05:52 WIB

Terkini

TAUD: Belasan Orang Terlibat Operasi Intelijen Serang Aktivis KontraS

TAUD: Belasan Orang Terlibat Operasi Intelijen Serang Aktivis KontraS

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02 WIB

Curhat Terakhir Praka Farizal Sebelum Gugur: Ungkap Situasi Lebanon Mencekam, Sering Masuk Bunker

Curhat Terakhir Praka Farizal Sebelum Gugur: Ungkap Situasi Lebanon Mencekam, Sering Masuk Bunker

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:59 WIB

KontraS Kritik Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI: Berpotensi Ada Manipulasi Hukum

KontraS Kritik Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI: Berpotensi Ada Manipulasi Hukum

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:58 WIB

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Pasukan Segera Ditarik Pulang

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Pasukan Segera Ditarik Pulang

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:56 WIB

KPK Ungkap Aliran Dana USD 406 Ribu Kepada Gus Alex di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Ungkap Aliran Dana USD 406 Ribu Kepada Gus Alex di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:46 WIB

Cegah 'Domino' Represi, KontraS Desak Presiden Prabowo Bentuk TGPF Kasus Air Keras Andrie Yunus

Cegah 'Domino' Represi, KontraS Desak Presiden Prabowo Bentuk TGPF Kasus Air Keras Andrie Yunus

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:43 WIB

Detik-detik Dua Prajurit TNI Gugur di Lebanon Selatan Saat Kawal Pasukan UNIFIL

Detik-detik Dua Prajurit TNI Gugur di Lebanon Selatan Saat Kawal Pasukan UNIFIL

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:34 WIB

Israel: Jangan Diasumsikan Personel UNIFIL Tewas karena IDF

Israel: Jangan Diasumsikan Personel UNIFIL Tewas karena IDF

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:34 WIB

Jakarta Mulai Sepi Pendatang? Ini Data Mengejutkan Pascalebaran Dua Tahun Terakhir

Jakarta Mulai Sepi Pendatang? Ini Data Mengejutkan Pascalebaran Dua Tahun Terakhir

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:33 WIB

DPRD DKI Soroti TPS Ilegal hingga Parkir Liar, Desak Pemprov Benahi Lingkungan

DPRD DKI Soroti TPS Ilegal hingga Parkir Liar, Desak Pemprov Benahi Lingkungan

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:24 WIB