REGIONAL:
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah enggan berkementar lebih jauh perihal kader Partai Golkar yang membelot mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto -Sandiaga Uno.
Menurut Basarah, bukan menjadi ranahnya mengomentari dinamika yang terjadi di Partai Golkar.
"Secara etis saya tidak ingin memasuki yurisdiksi partai politik lain. Apa yang terjadi dalam dinamika Partai Golkar itu menjadi ranah DPP Golkar, kami tidak dalam posisi memberikan penilaian terhadap dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar," ujar Basarah di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin itu berharap koalisi partai pendukung kompak memenangkan pasangan Jokowi - Maruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Karena itu, ia meminta kader-kader partai pendukung menjaga kekompakan mendukung pasangan Jokowi - Maruf Amin.
"Tentu diharapkan koalisi solid karena itu DPP partai yang telah menyatakan dukungan secara tertulis dan resmi secara formil kepada KPU RI kepada Pak Jokowi dan pak Maruf Amin, menjaga konsistensi dukungan itu. Tapi pasti tiap partai memiliki dinamika yang berbeda karena itu konsolidasi dan kesolidan masing-masing partai dalam mendukung pak Jokowi dan Kiyai Maruf Amin itu kita serahkan kepada yurisdiksi rumah tangga masing-masing partai koalisi," kata dia.
Lebih lanjut, Basarah belum melihat kader ataupun caleg PDI Perjuangan yang membelot dan tidak mendukung pasangan Jokowi - Maruf Amin.
Ia berharap para caleg atau kader PDI Perjuangan mengikuti keputusan partai yang sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi - Maruf Amin.
"Kalau di PDI Perjuangan sampai saat ini kami belum melihat ada peristiwa kader PDIP yg secara reami didaftarkan sebagai caleg di semua tingkatan melakukan pembangkangan politik dengan tidak mengikuti keputusan politik partai untuk mendukung pak Jokowi dan kiai Maruf Amin sebagai capres cawapres. mudah-mudahan konsistensi ini akan terus kami jaga sampai pemilu presiden selesai bulan April depan," kata dia.
Basarah menambahkan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada kader ataupun caleg yang membelot. Sanksi tersebut diantaranya mencopot jabatan yang ada di struktural hingga pencabutan keanggotaan PDI Perjuangan.
"Sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural pencopotan dari jabatan sturktural di DPRD kabupaten kota provinsi maupun RI sampai pencabutan status keanggotaan itu aturan main yang berlaku di internal PDI-P," tandasnya.
TERPOPULER
