Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka posko layanan pemerintahan sementara di Palu, Sulawesi Tengah, guna memastikan layanan kependudukan pencatatan sipil, keuangan daerah, dan otonomi daerah tetap berjalan di daerah terdampak bencana.
"Pekan depan, tim pemerintahan Kemendagri yang terdiri dari Dukcapil, Keuangan Daerah, Otda, dan Satpol PP akan membuka posko pemerintahan sebagai pendampingan terhadap Pemda Provinsi Sulawesi Tengah," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (1/10/2018).
Posko layanan pemerintahan tersebut bertujuan untuk membantu Pemprov Sulteng dan pemerintah kabupaten-kota di sekitarnya yang sedang menghadapi situasi tanggap darurat bencana pascagempa yang disusul tsunami pada Jumat lalu (28/9).
Posko pertama akan didirikan Kota Palu, untuk kemudian secara bertahap akan dibuka pula di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, apabila situasi dan kondisi di daerah tersebut memungkinkan, lanjut Mendagri.
"Ini untuk membantu pemda setempat yang sedang berduka, agar prinsip pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Tim Kemendagri akan mandiri membawa tenda dan keperluan lainnya, serta membawa bantuan logistik, makanan dan minuman," jelas Tjahjo.
Pendirian posko layanan Kemendagri tersebut juga merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) guna memberikan perhatian kepada masyarakat di Palu dan sekitarnya yang terdampak bencana.
Pengiriman tim PNS Kemendagri tahap pertama dijadwalkan terbang ke Palu, Selasa (2/10), dengan membawa peralatan secara mandiri serta bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu.
"Kami kemendagri berinisiatif selasa besok ini akan mengirim tim kesana. Tim tersebut akan berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat," ujarnya. (Antara)
Baca Juga: Pasca Gempa Palu, Ratusan Rumah di Petobo Masih Tertimbun Lumpur
