REGIONAL:
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Pertemuan itu digelar guna membahas pembangunan fasilitas TNI AU di Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau.
Wiranto tiba di Kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 16.35 WIB, dan baru keluar meninggalkan kantor pada pukul 18.30 WIB.
Saat ditemui awak media, Wiranto enggan menjelaskan secara detail mengenai pembahasan pembangunan pangkalan TNI AU di Bandara Hang Nadim.
"Saya diundang untuk melakukan rapat koordinasi mengenai tanah-tanah milik TNI yang terkena proyek pembangunan strategis dan bersifat vital. Saya tak usah kasih contohnya, saya soal kebijakan kalau teknis tanya saja ke Menteri PUPR," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).
Wiranto menjelaskan, ia menginginkan agar pembangunan strategis tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu kepentingan TNI yang berhubungan dengan pertahanan. Karenanya, diperlukan solusi agar tidak ada kepentingan mana pun yang terganggu.
"Nanti akan rapat lanjutan, tentunya kami membutuhkan solusi yang bijak, tidak melanggar UUD, tidak merugikan kepentingan nasional, maupun kepentingan TNI," ungkap Wiranto.
Sementara itu, Ketua BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dalam rapat itu membahas mengenai pembangunan fasilitas penunjang untuk TNI di Bandara Hang Nadim. Namun, rapat belum menemui titik akhir lantaran masih ada beberapa pihak yang belum hadir.
"Selama ini juga sudah ada pendaratan yang dilakukan (oleh TNI), tetapi sekarang krunya juga perlu istirahat, perlu ada fasilitas lain, nah itulah diharapkan ke sana," ungkap Lukita saat ditemui.
Lukita menjelaskan, nantinya Bandara Hang Nadim tetap beroperasi seperti biasa untuk komersial. Namun di sana juga akan dibangun beberapa fasilitas penunjang bagi TNI. Nantinya akan ada rapat lanjutan guna memfiksasi rencana.
"Sekarang lebih ingin didudukan supaya fasilitasnya lebih komplit tetapi bukan menjadi satu base seperti Lanud Adi Sucipto. Jadi masih ada satu kali rapat lagi dengan otoritas penerbangan dan TNI AU, saya belum bisa jawab apa-apa," tandasnya.
Untuk informasi, penambahan fasilitas TNI AU di Kepulauan Riau ditujukan untuk penguatan wilayah perbatasan yang menjadi program kerja Presiden Joko Widodo.
TERPOPULER