Menteri LHK: Kawasan Konservasi Bernilai Ekologis Sosial

Fabiola Febrinastri

Kamis, 18 Oktober 2018 | 09:33 WIB
Menteri LHK: Kawasan Konservasi Bernilai Ekologis Sosial
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), di Jakarta, Jumat (17/10/2018). (Dok: KLHK)

Suara.com - Hutan mempunyai nilai strategis sebagai sumber plasma nutfah, yang kaya keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan juga merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial, sekaligus komponen penting dalam perubahan iklim.

Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memberikan arahan penting terkait pendekatan penanganan kawasan konservasi, sebagai benteng terakhir pelestarian keanekaragaman hayati.

“Kawasan konservasi bernilai ekologis sosial dan ekonomi; kawasan konservasi menstimulir pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi; kawasan konservasi mengatasi problema sosial masyarakat; kawasan konservasi mendorong kesejahteraan masyarakat; dan kawasan konservasi penopang utama dalam menjaga fungsi alam," jelas Siti, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), di Jakarta, Jumat (17/10/2018).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), di Jakarta, Jumat (17/10/2018). (Dok: KLHK)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), di Jakarta, Jumat (17/10/2018). (Dok: KLHK)

Pengelolaan keanekaragaman hayati, pada dasarnya mencakup tiga kepentingan besar, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, semua komponen harus melakukan upaya-upaya sistematis yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi: (1) preservasi ekosistem dan habitat alami; (2) konservasi spesies dan genetik; (3) pengembangan keekonomian pemanfaatan jasa-jasa ekosistem; serta (4) perlindungan kawasan konservasi, ekosistem alami lainnya (ekosistem esensial dan high conservation value forest), keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman sumberdaya genetik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Resmi! 13 Taman Nasional akan Diubah Jadi Kawasan Konservasi Dunia, Ini Daftarnya

Resmi! 13 Taman Nasional akan Diubah Jadi Kawasan Konservasi Dunia, Ini Daftarnya

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 11:15 WIB

IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi

IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi

News | Senin, 27 Oktober 2025 | 13:01 WIB

Menteri LHK Cabut Izin dan Ancam Penjarakan Pelaku Perusak Lingkungan Penyebab Banjir Jakarta

Menteri LHK Cabut Izin dan Ancam Penjarakan Pelaku Perusak Lingkungan Penyebab Banjir Jakarta

News | Minggu, 27 Juli 2025 | 22:59 WIB

Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Diajukan ke Menteri LHK, Dosen UI: Repot, Responsnya Lama!

Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Diajukan ke Menteri LHK, Dosen UI: Repot, Responsnya Lama!

News | Kamis, 12 September 2024 | 23:25 WIB

Penghargaan dari Menteri LHK Siti Nurbaya untuk Generasi Muda hingga Komunitas Lingkungan

Penghargaan dari Menteri LHK Siti Nurbaya untuk Generasi Muda hingga Komunitas Lingkungan

Lifestyle | Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:50 WIB

Gelar Festival Lingkungan, Menteri LHK Ungkap Pentingnya Sustainabilitas

Gelar Festival Lingkungan, Menteri LHK Ungkap Pentingnya Sustainabilitas

Lifestyle | Jum'at, 09 Agustus 2024 | 16:39 WIB

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Ini Kata Menteri LHK

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Ini Kata Menteri LHK

Video | Selasa, 04 Juni 2024 | 06:00 WIB

Momen Menteri Keuangan-Menteri LHK Lihat Orang Utan di Bukit Lawang

Momen Menteri Keuangan-Menteri LHK Lihat Orang Utan di Bukit Lawang

News | Minggu, 02 Juni 2024 | 15:53 WIB

Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Menteri LHK: Daripada Tiap Hari Nyari Proposal!

Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Menteri LHK: Daripada Tiap Hari Nyari Proposal!

News | Minggu, 02 Juni 2024 | 15:39 WIB

Dalam Debat Cawapres Mahfud MD Sebut 12,5 Juta Hektare Hutan Indonesia Deforestasi, Menteri LHK: Data Itu Salah!

Dalam Debat Cawapres Mahfud MD Sebut 12,5 Juta Hektare Hutan Indonesia Deforestasi, Menteri LHK: Data Itu Salah!

News | Selasa, 23 Januari 2024 | 09:57 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB