Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta DPRD DKI Jakarta tidak hanya mengkritik setiap program yang dirancang Pemprov DKI. Namun, turut membantu membuat aturan agar rumah susun sewa (Rusunawa) bisa menjadi hak milik warga miskin.
Anies mengatakan, saat ini ia sedang berusaha untuk mewujudkan agar warga miskin dengan penghasilan rendah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa tetap memiliki rumah. Ia pun meminta bantuan kepada DPRD Jakarta agar bisa mewujudkan program itu.
"Saya mengharap kepada dewan, bantulah rakyat bawah bisa punya rumah, bantulah saya sedang membantu rakyat di bawah supaya punya rumah," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Program Anies yang ingin menyediakan rumah untuk warga miskin dianggap menyalahi aturan. Pasalnya, rusunawa dibeli dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bisa dipindah tangankan.
Anies menjelaskan, jika ada pihak yang berusaha untuk menghentikan program sewa beli rusunawa bagi warga miskin, maka hal itu sama dengan mematahkan semangat warga miskin untuk bisa memiliki rumah. Program untuk rakyat menjadi fokus utama bagi Anies.
"Ini untuk rakyat bawah bantulah, kalau ada caranya, berikanlah caranya. Karena ini bukan menghentikan ide Anies Baswedan, ini menghentikan rakyat bawah bisa punya rumah," ungkap Anies.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang memberikan rumah susun sewa (rusunawa) kepada warga miskin setelah bayar cicilan selama 20 tahun menyalahi aturan. Pasalnya, rusunawa itu merupakan aset Pemprov DKI yang tidak boleh dipindah tangankan kepada warga.
"Setiap rupiah yang dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membeli barang milik, itu artinya menjadi asetnya Pemprov kan. Kalau aset itu milik Pemprov, artinya itu tidak boleh dipindah tangankan," kata Gembong beberapa waktu lalu.
Baca Juga: SMF Tewas Bersimbah Darah di Posko Caleg PDIP Putra Nababan
