Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto ikut menanggapi perihal konflik yang terjadi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno.
Hasto menilai konflik antara Susi dan Sandiaga seharusnya tidak boleh terjadi.
"Pro kontra Sandiaga Uno dan Susi Pudjiastuti, kita melihat itu seharusnya tidak boleh terjadi," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10/2018).
Ia pun menyarankan agar tim kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga memberikan masukan yang tepat kepada Sandiaga agar memberikan data yang akurat, agar tidak salah menyampaikan data dan meralat data-data yang dikeluarkan.
"Jangan sampai kejadian pro kontra ibu Susi dan Sandiaga Uno terjadi lagi akibat tidak akuratnya data, sehingga setiap hari harus meralat data-data yang dikeluarkan. Data Chicken Rice salah, kemudian data harga telur justru malah turun, kemudian data proses perizinan nelayan," kata dia.
"Jangan sampai karena upaya dapat simpati rakyat kemudian upaya mengaburkan data itu dilakukan," sambungnya.
Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengatakan sangat berbahaya pernyataan -pernyataan yang dilontarkan para pemimpin jika tidak disertai dengan kajian-kajian yang sangat mendalam.
Ia pun mencontohkan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang berapi-api terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
"Kita bisa bayangkan terhadap kasus Ratna Sarumpaet, ketika pak Prabowo berikan pidato berapi-api ternyata itu adalah sebuah kebohongan terencana. dan kita bisa bayangkan sekiranya polisi nggak mengungkapkan itu implikasi luas bagi bangsa dan negara," ucap Hasto.
Karena itu, ia meminta semua pemimpin-pemimpin berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Sebab pernyataan yang dilontarkan, mencerminkan karakter dari pemimpin itu sendiri.
"Mari kita cukup berhati-hati menggunakan terminologi oleh pemimpin, kata- pemimpin mencerminkan juga watak dari pemimpin itu sendiri," tutur Hasto.
Sebelumnya Menteri Susi melalui pernyataan persnya kepada media marah dan langsung meluruskan usai mendengar pernyataan Sandiaga saat berkampanye di pusat pengalengan ikan di Indramayu, Jawa Barat.
"Saya tegaskan nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) tidak diwajibkan mengurus izin, baik menangkap ikan maupun pelayaran. Kata Pak Sandi, izin akan dipermudah nanti. Saya mau konfirm kalau selama ini KKP tidak pernah menyulitkan izin-izin penangkapan ikan," kata Susi di Gedung KKP, Rabu (17/10/2018).
Menteri Susi pun meminta kepada Sandiaga Uno untuk mempelajari dahulu Undang-Undang tentang Perikanan agar mengetahui peraturannya lebih jelas. Tak hanya itu, Menteri Susi pun meminta Sandiaga untuk tidak asal bicara dan mengungkit kasus berita bohong Ratna Sarumpaet.
"Politikus jangan asal bicara. Nanti kayak yang operasi plastik, tidak cek dan ricek langsung di-bluff," kata Susi.
TERPOPULER
