Suara.com - Juru Bicara Badan Kampanye Nasional (BKN) pasangan Prabowo–Sandiaga, Ferry Juliantono bersikukuh tak ada yang salah dari pernyataannya soal dana suap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dari proyek Meikarta yang diduga mengalir ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi–Ma'ruf Amin.
Menurut Ferry, pernyataannya itu tetap menghormati asas praduka tak bersalah dengan kata ‘menduga’.
“Saya mengatakan bahwa KPK harus berani memeriksa Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman) dan James Riyadi (bos Meikarta). Selain itu karena Bupati Bekasi Neneng Hasanah adalah anggota tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin akan memunculkan dugaan uang tersebut, digunakan bagi kepentingan kampanye,” kata Ferry kepada Suara.com, Kamis (25/10/2018).
“Saya menyebut dugaan. Oleh karena itu KPK harus juga menyelidikinya," sambungnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengkritik keterlibatan sejumlah kepala daerah menjadi tim sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Sebab kepala daerah yang menjadi tim sukses sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangan.
“Menurut pendapat saya di situlah masalahnya, karena keterlibatan kepala daerah akan memunculkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan bagi kepentingan pemenangan,” ujar dia.
Oleh sebab itu, dia meminta agar kepala daerah dikeluarkan dari tim sukses pasangan capres dan cawapres.
“Kepala daerah adalah bekerja untuk mengabdi kepada warganya dan berdiri netral diatas semua,” kata dia.
Sebelumnya Wakil Sekretaris TKN Jokowi–Maruf Amin, Raja Juli Antoni menegaskan, tudingan dari Juru Bicara BKN Prabowo–Sandiaga, Ferry Juliantoro, adalah fitnah kejam.
"Ini fitnah kejam. Saya meminta Ferry untuk menunjukan data ke publik soal tuduhannya itu," ujar Raja kepada wartawan, Rabu (23/10/2018).
Tak hanya itu, Raja juga meminta Ferry untuk mengklarifikasi pernyataan perihal dugaan aliran dana yang masuk ke TKN Jokowi–Ma'ruf Amin. Pihaknya pun mempertimbangkan untuk melaporkan Ferry ke polisi.
TERPOPULER
