Suara.com - Peluncuran program rumah DP 0 rupiah telah dinantikan oleh warga DKI Jakarta, khususnya yang belum memiliki rumah. Warga berbondong-bondong agar bisa mendapatkan program ini. Karenanya, program ini dikhawatirkan berpotensi ada aksi kecurangan.
Salah seorang pendaftar program yakni Aziz (43) mengatakan, proses pendaftaran berpeluang diwarnai kecurangan lantaran semua orang pasti ingin memiliki rumah tanpa DP. Bentuk kecurangan yang Aziz maksud adalah berupa pemalsuan slip gaji agar bisa sesuai syarat yang telah ditentukan.
Di mana dalam syaratnya, program rumah DP 0 rupiah itu mewajibkan pendaftar adalah yang memiliki gaji berkisar Rp 4 juta hingga Rp 7 juta yang dibuktikan dengan slip gaji. Menurut Aziz, hal ini bisa menjadi celah untuk terjadi kecurangan.
"Ya orang kan sudah menunggu-nunggu ya, pasti usaha banget biar dapat. Kalau masalah syarat gaji di atas Rp 4 juta masih bisa dibikin sendiri slip gaji, kan gampang," kata Aziz saat ditemui di loket pendaftaran rumah DP 0 rupiah di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (6/11/2018).
Menurut Aziz, jika kecurangan itu terjadi, maka akan sangat merugikan merugikan warga atau pendaftar lain yang benar-benar jujur dalam menyiapkan persyaratan. Aziz pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta tak mengabaikan potensi kecurangan ini.
Aziz mencontohkan kebijakan di era kepemimpinan Fauzi Bowo. Saat itu, petugas dari Pemprov DKI melakukan survei langsung door to door untuk memastikan proses verifikasi warga yang akan menempati rumah susun sewa.
Menurut Aziz, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus banyak berkaca dengan kepemimpinan sebelumnya. Sehingga program yang dicetuskan dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.
"Zaman Fauzi Bowo dulu benar-benar disurvei langsung ke rumah. Harusnya sekarang juga begitu, jadi dipastikan benar apakah sesuai datanya, jangan sampai ada kecurangan," imbuh Aziz.
Baca Juga: Empat Korban Tewas Mengenaskan di Kecelakaan Maut Gresik
