REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut berkomentar soal janji Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin menghentikan impor jika terpilih menjadi Presiden RI. Menurut Hasto, hal tersebut merupakan sebuah retorika dari Prabowo.
"Ya itu kan retorika ya. Retorika," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Hasto menuturkan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri memiliki semangat membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Namun, kata Hasto, akibat 32 tahun orde baru, pemerintah Indonesia ketika itu melupakan sektor-sektor strategis untuk berdaulat.
"Pak Prabowo tahu persis bagaimana kita disetir oleh kepentingan-kepentingan asing, kebijakan-kebijakan ekonomi itu juga tidak terlepas dari peran dari tokoh-tokoh ekonom. Saat itu dan Pak Prabowo juga dan keluarganya menjadi bagian dari hal tersebut ya,” kata Hasto.
Menurut Hasto, politik tidak memerlukan retorika, namun harus dilakukan dengan kerja nyata yang dihasilkan dari sebuah gagasan yang terukur.
“Bukan sekedar retorika itu," kata dia.
Tak hanya itu, Hasto menyebut janji Ketua Umum Partai Gerindra yang akan menghentikan impor sulit direalisasikan karena adanya saling ketergantungan antar negara. Namun kata Hasto, dalam politik yang terpenting bukanlah retorika, melainkan bagaimana merancang Indonesia yang berdaulat di bidang ekonomi seperti yang ditunjukkan Presiden Jokowi.
"Ya, dalam kenyataan saling ketergantungan antar negara itu suatu yang sangat sulit, tapi yang politik itu adalah bukan retorikanya, bagaimana desain untuk membuat kita berdaulat di bidang ekonomi, itu yang penting. Dan pak Jokowi menunjukkan itu dengan cara mengintegrasikan keseimbangan antar wilayah sehingga konektivitas itu bisa berjalan baik," ucap dia.
Lebih jauh, Hasto menuturkan kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini untuk menjadikan bangsa Indonesia yang mandiri . Adapun kuncinya, kata dia, bukan sekedar kekayaan alam yang berlimpah, namun terletak pada kemampuan Sumber Daya Manusia.
"Sehingga untuk mencanangkan agar kita menjadi bangsa berdikari tidak bisa lepas dari kemampuan sumber daya manusia kita. Maka itu, harus dimulai dengan revolusi mental, dengan sekolah, dengan memperbaiki seluruh sarana pendidikan kartu Indonesia pintar agar kesempatan untuk sekolah wajib belajar itu bisa dijalankan dengan baik dan itulah yang dilakukan pak Jokowi," kata Hasto.
TERPOPULER
