Suara.com - Peneliti Politik Lipi, Lili Romli mengatakan, pemberian gelar pahlawan berpotensi timbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan tersebut dapat terjadi pada kalangan etnis dan suku di Indonesia.
Potensi kecemburuan tersebut pun makin besar mengingat Indonesia merupakan negara prular yang terdiri dari beragam bahasa dan suku. Hal itu dikakatan Lili dalam diskusi "Makna Kepahlawanan" yang digelar di gedung Sarina, Menteng, Jakarta Pusat.
"Saya kira di negara kita yang plural ini memang representasi itu perlu karena bagaimanapun ketika satu daerah satu etnik dan kelompok yang sesungguhnya berjasa bagi bangsa ini, dan NKRI. Tapi tidak dapet gelar pahlawan nasional, itu akan menimbulkan kecemburuan," ujarnya, Sabtu (10/11/2018).
Maka dari itu, diperlukan seleksi yang ketat bagi setiap kandidat yang akan dijadikan pahlawan nasional. Seleksi ketat tersebut diharapkan akan menepis dugaan pernamainan dalam pemberian gelar pahlawan.
"Ada kriteria yang sangat ketat sekali ketika negara ini memberikan gelar pahlawan nasional, tetapi saya setuju harus ada representasi dari daerah, dari etnik agama, termasuk dari gender," pungkasnya.
Sementara itu, sejarawan Asvi Warman Adam tidak sembarang orang yang bisa mendapatkan penghargaan pahlawan nasional. Pemerintah dalam hal ini harus hati-hati memberikan gelar pahlawan nasional kepada seseorang. Gelar pahlawan nasional harus diberikan kepasa orang dengan jasa yang telah diberikan demi bangsa.
"Ini bukan sekedar pahalawan tapi ini pahawan nasional. Ini gelar resmi yang diberikan negara sejak tahun 1959. kepada yang berjasa kepada nusa dan bangsa yang mempunyai jasa kepada bangsa orangnya juga mengorbakan jiwa raga untuk tanah air," ujar Asvin.
TERPOPULER
