Ekonomi Timpang, Fadli Zon: Pemerintah Ingkar Janji ke Pahlawan

Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari
Ekonomi Timpang, Fadli Zon: Pemerintah Ingkar Janji ke Pahlawan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/10/2018). [Suara.com/Ria Rizki]

Fadli Zon menyebut pemerintah telah ingkar janji kepada para pahlawan karena belum bisa melakukan pemeratan ekonomi.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut bangsa Indonesia masih memiliki utang kepada para pahlawan untuk merealisasikan janji-janji kemerdekaan. Bahkan, Fadli menyebut pemerintah telah beringkar janji dengan para pahlawan karena belum bisa melakukan pemeratan ekonomi ke seluruh daerah di Indonesia.

“BPS baru saja merilis data statistik bagaimana perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tak bagus. Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa,” kata Fadli saat memberikan kuliah umum di Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Menurutnya, adanya pemusatan ekonomi di pulau Jawa membuat produksi di daerah lainnya termasuk kawasan pulau Sumatera dan pulau Kalimantan menurun. Politikus Partai Gerindra itu pun mencontohkan seperti pulau Sumatera, kontribusi ekonomi pada 2017 berada di angka 21,66 persen, menurun menjadi 21,53 persen di tahun ini. Hal yang sama ditunjukkan pulau Kalimantan, angka kontribusinya turun dari 8,20 persen menjadi 8,07 persen.

“Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, kata dia tingkat keparahan di wilayah perdesaan semakin memburuk selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dari data yang dimiliki Fadli, tingkat keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan dalam setahun terakhir memburuk dari 0,57 menjadi 0,63.

Maka, dia pun meminta pemerintah harus benar-benar diperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di luar pulau Jawa. Pasalnya, meskipun pemerintah telah mengklaim berhasil menurunkan koefisien, namun ketimpangan antar wilayah cenderung kembali meningkat.

“Jadi, bukan tanpa sebab jika kemudian calon Presiden kami, Pak Prabowo, menamai koalisi kami sebagai Koalisi Adil dan Makmur. Itu memang adalah janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan, utang yang harus kita bayar kepada para pahlawan yang telah berkorban. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan janji kemerdekaan tersebut,” pungkasnya.

Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS