Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman dalam kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/11/2018). Sulaeman adalah politisi PDIP
Sulaeman rencana dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN).
"Sulaeman diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka SMN (Sahat M Nahor)," Kamis (15/11/2018).
Belum diketahui, apa yang akan didalami oleh penyidik KPK terhadap keterangan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bekasi itu.
Kasus ini, KPK telah menetapkan 9 tersangka yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.
KPK menduga uang suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng disebut baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.
Baca Juga: Suap Meikarta, Sekretaris Pribadi Mantan Bos Lippo Diperiksa KPK
