Prabowo: Indonesia Tak Jalankan Pasal 33 UUD 1945

Suara.com - Calon Presiden Prabowo Subianto menyinggung masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia lagi. Prabowo menyatakan Indonesia saat ini tidak menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hal itu diungkap Prabowo saat menerima kunjungan Forum Silaturahim Alumni Mesir (FSAM) di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (19/11/2018) malam.

"Kondisi kita saat ini karena kita tidak menjalankan pasal 33 UUD 1945. Kita telah meninggalkan kaidah kaidah UUD 1945 yaitu dalam pasal 33. Padahal kalau kita lihat UUD sebuah negara itu adalah UUD merupakan sumber hukum yang tertinggi dalam sebuah negara," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan masalah ekonomi bangsa saat ini terletak dari tidak dilaksanakannya Pasal 33 UUD 1945 yang disebutkan dalam Pasal 33 Ayat 1 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta pada ayat 2 pasal 33 disebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Karena itu, dia menilai sistem ekonomi bangsa Indonesia saat ini telah meninggalkan asas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 1945 karena menimbulkan ketidakadilan, dan ketidakadilan akan menimbulkan ketidakstabilan, dan bahkan ketidakstabilan akan menimbulkan kemiskinan, dan yang terakhir bahwa kemiskinan memunculkan kelemahan.

"Jadi perjuangan saya setelah saya lihat arah bangsa ini ternyata keliru, elite kita tidak waspada dan ini jangan kita cari kesalahan orang demi orang, ini kesalahan kolektif, kita harus berani introspeksi diri," ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa jika dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Indonesia maka akan berjuang mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia.

Apalagi saat ini menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang menyatakan bahwa warga negara asing (WNA) diizinkan masuk di 28 bidang usaha sampai tingkat usaha menengah dan kecil bahkan masuk ke warung di desa dan kecamatan.

"Jadi kalau menurut saya langkah-langkah pengelola ekonomi itu adalah langkah penyerahan total kepada orang asing dimana ekonomi dipersembahkan untuk asing," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai kalau orang asing masuk maka modal mereka cukup kuat dan dalam pola kapitalisme maka modal adalah sumber kekuatan.

Menurut dia, orang-orang Indonesia masalahnya adalah kurang modal dan tidak punya akses untuk mendapatkan modal karena itu dirinya dan Sandiaga akan berusaha keras mengembalikan kekayaan Indonesia dan sumber-sumber ekonomi rakyat untuk dikelola oleh bangsa sendiri. (Antara)