Jelang Pemilu, Kemendagri Tekankan Peran Masyarakat dan Pemda

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rakornas Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Hotel El Royale Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyebut suksesnya Pemilu bukan hanya integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja, namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan pemilu agar terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.

"Sebagaimana diamanatkan Pasan 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya pencapaian pemilu yang demokratis," ujar Hadi dalam sambutannya.

Tak hanya itu, Hadi menuturkan, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sebagai pesta demokrasi nasional pertama kali dilaksanakan secara serentak, harus dapat menjamin hak politik masyarakat. Karena itu, aspirasi politik masyarakat harus tersalurkan secara alamiah tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan ancaman lainnya.

Hadi juga mengatakan, bagian penting dari sebuah pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian khusus pada Pemilu Serentak 2019.

"Data bahwa saat ini terjadi suatu fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2004, 84 persen, Pemilu 2009 sebesar 71 persen dan Pemilu 2014 sebesar 74 persen," kata dia.

Ia pun meminta kepada pemerintah daerah melakukan langkah-langkah konkrit agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target pada Pemilu 2019, yaitu sebesar 77,5 persen.

"Selain itu pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dengan forkopimda serta forum-forum lainnya di daerah," tutur Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menekankan pentingnya sinergitas jajaran pemerintahan dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak 2019, dengan memperhatikan catatan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang perlu diantisipasi bersama.

Selain itu, makna dari setiap peran jajaran pemerintah dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial.

"Hasil review dari aspek kewaspadaan pada pelaksaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014, serta 3 fase pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 secara umum berjalan baik. Hal ini dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pemilu Serentak 2019 berjalan aman dan terkendali," tutur Hadi.

Ia juga menyadari dari setiap gelaran Pemilu tidak terlepas dari dinamika dan persoalan yang tentunya harus cepat dan tepat diantisipasi, seperti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), belum terpenuhinya target tingkat partisipasi pemilih, netralitas penyelenggara, peran petugas Pemilu di lapangan, dan juga ancaman berita hoax, politisasi SARA, money politik serta black campaign.

"Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus dievaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2019," tandasnya.