Suara.com - Terdakwa perkara suap proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih menganggap surat dakwaan yang dibacakan JPU di dalam persidangan tidak semua detail atau belum lengkap. Terkait itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menjawab.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menilai jaksa KPK telah memasukan seluruh informasi yang berkaitan dengan Eni di dalam dakwaan.
"Informasi keseluruhan yang dibutuhkan di dakwaan sudah dituangkan. Untuk Eni ada dugaan penerimaan lain yang kami proses dengan pasal gratifikasi," kata Febri dikonfirmasi, Jumat (30/11/2018).
Dalam surat dakwaan, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu juga disebut menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang Minyak dan Gas (Migas) dengan nilai Rp 5.6 miliar.
Lebih jauh Febri mengatakan, untuk sidang lanjutan Jaksa KPK akan merinci perbuatan Eni dalam perkara suap PLTU Riau-1 maupun uang gratifikasi yang diduga digunakan untuk memenangkan suaminya, Al- Khadziq dalam pencalonan Pilkada Bupati Temanggung 2018.
"Itu tentu rincian fakta-fakta akan dibuka dalam tahap pembuktian hingga tuntutan," tutup Febr.
Dalam kasus ini Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
