Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik soal dugaan keterlibatan pejabat Kabupaten Bekasi yang ingin mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Dugaan itu masih berkaitan dengan kasus suap terkait proyek perizinan Meikarta.
"Indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (29/11/2018).
Febri menduga, adanya perubahan aturan tata ruang itu dimanfaatkan agar perizinan di seluruh kawasan Kabupaten Bekasi bisa berjalan mulus.
"Agar proyek (Meikarta) tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh," tutup Febri
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 9 tersangka terkait kasus suap proyek Meikarta. Mereka di antaranya yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Kemudian, Direktur Operasional Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam kasus ini Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.
KPK menduga uang suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng disebut baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.
Baca Juga: Tidurnya Terganggu, Wisnu Pukul dan Ceburkan Anak Tiri hingga Tewas
