Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadi sorotan publik lantaran kinerjanya dianggap tak becus sejumlah menyusul beredarnya isu 31 juta data pemilih tambahan yang disodorkan ke Komisi Pemilihan Umum.
Terkait hal ini, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta agar permasalahan terkait e-KTP bisa segera dituntaskan sebelum pelaksanaan pemilu 2019, mendatang. Tindakan cepat harus dilakukan pemerintah, agar masyarakat bisa tenang dan yakin kalau pesta demokrasi itu berjalan dengan jujur dan adil.
"Intinya di dalam Pilpres, Pileg serentak ini persoalan e-KTP harus kelar secepatnya, kita berharap Februari sudah final. Tidak ada lagi masalah," kata Daniel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (11/12/2018).
Namun, Daniel melihat masalah e-KTP ini terjadi sebelum Tjahjo menjabat Mendagri. Menurutnya, sejak pertama kali diluncurkan ke masyarakat pada 2009, memang masih banyak terjadi permasalahan. Dia juga menilai beban masalah itu kini berada di bawah kepemimpinan Tjahjo setelah resmi menggantikan Gamawan Fauzi yang menjabat sebagai Mendagri periode 2009-2004.
"Ya e-KTP itu juga hal yang baru, Mendagri sekarang kan melanjutkan tugas dari Mendagri sebelumnya jadi memang agak terlambat. Cuma ya Pilkada kemarin cukup berjalan baik tinggal memastikan untuk Pilpres," ujarnya.
Terkait hal ini, Daniel meminta kepada seluruh pihak untuk memberikan waktu kepada Tjahjo untuk meyakini kalau urusan masalah e-KTP dapat rampung pada Februari mendatang.
"Kita lihat sampai Februari ya, kalau misalnya Februari final ya sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita kasih waktu," pungkasnya.
TERPOPULER
