REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik kebijakan KPU yang akan memberitahukan kisi-kisi pertanyaan untuk debat Capres dan Cawapres di putaran pertama kepada tim sukses setiap pasangan calon. Wapres JK menganggap keputusan KPU tidak tepat.
JK mengatakan, bocoran pertanyaan debat tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur kemampuan masing-masing pasangan calon yang maju di Pilpres 2019, khususnya dalam mengatasi persoalan terkini.
"Kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan, pribadi," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (8/1/2019).
"Jadi saya sendiri kurang pas untuk pertanyaan dulu, nanti dirapatkan oleh tim demi tim. Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres ya tim itu," JK menambahkan.
Menurut JK apabila pertanyaan debat sudah diberitahukan kepada pasangan calon, maka masyarakat tidak memiliki pertimbangan untuk memilih capres-cawapres.
"Ini kan menguji kemampuan supaya publik mengetahui sebenarnya tingkat kemampuan calon ini. Banyak hal yang perlu ditanggapi langsung pribadi oleh yang bersangkutan, agar rakyat mempunyai pilihan dan jelas," ujar JK.
Debat pasangan calon peserta pilpres merupakan salah satu metode kampanye untuk menyampaikan visi - misi dan program kerja capres-cawapres kepada masyarakat.
Lebih jauh JK mengatakan, debat yang diselenggarakan penyelenggara pemilu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur pengetahuan capres dan cawapres dalam menghadapi masalah di Indonesia.
Dengan diberikan daftar pertanyaan sebelum debat kepada peserta Pilpres 2019, maka kemampuan masing-masing peserta pilpres tidak dapat dinilai secara maksimal oleh masyarakat sebagai calon pemilih.
"Mestinya, kalau kita ingin menilai itu kemampuan secara pribadi, kemudian dalam hal kampanye, ya mestinya jangan dibuka," kata JK.
TERPOPULER
