Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan), dan Lembaga Penjamin Simpanan di Gedung Rupatama, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).
Nota kesepahaman itu mengatur kerja sama bantuan pengamanan dan penegakan hukum dari Polri kepada empat istansi pemerintah di atas.
Proses penandatanganan MoU itu dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala Bapetan Jazi Eko Istiyanto, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.
Ada lima ruang lingkup kerja yang diatur dalam MoU tersebut, di antaranya pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang disepakati.
Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, MoU ini akan menjadi sinergi yang kuat antara kepolisian dengan empat lembaga di berbagai sektor mulai dari energi, keuangan, nuklir, hingga pariwisata.
"Saya merasa tiga sektor ini, sektor energi mineral pertambangan, sektor keuangan diantaranya LPS untuk memberi rasa aman masyarakat menyimpan uang di sistem perbankan kita, dan nuklir yang merupakan salah satu bentuk energi kita, MoU ini menjadi sangat penting untuk bersinergi dengan sektor keamanan," kata Tito Karnavian.
Terkait sektor pariwisata, Tito menjelaskan jajarannya sudah lama fokus menjaga keamanan sektor itu dengan membentuk satuan polisi pariwisata. Selanjutnya polisi akan berkreasi demi kenyamanan wisatawan.
"Di Bali misalnya, polisi di pantai tak pakai pakaian dinas, pakai celana pendek kalau perlu, tapi pakai lambang polisi," jelas Tito.
Tito menegaskan, pihaknya siap menindakanjuti untuk menjabarkan langkah teknis dalam pelaksanaan MoU tersebut demi memperkuat sinergi antara Polri dengan empat instansi di atas demi kemajuan bangsa.
TERPOPULER
