Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasi kinerja pemerintah pusat, daerah serta lembaga terkait dalam menangani antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Wiranto mengklaim tahun ini pemerintah telah berhasil menekan angka kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Wiranto mengatakan hal itu dapat dilihat bagaimana akhir-akhir tahun ini terbukti tidak lagi adanya protes yang datang dari negara-negara tetangga yang sebelumnya kerap mengeluhkan negara kita sebagai pengekspor asap akibat kerap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
"Tidak seperti tahun-tahun yang dulu, kita selalu diprotes luar negeri seakan-akan kita mengekspor asap. Tapi beberapa tahun inikan sudah tidak ada lagi komplain dari mereka, artinya kita sudah berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan," tutur Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Rabu (23/1/2019).
Wiranto mengungkapkan keberhasilan tersebut bahwasanya atas kerja keras antara pemerintah pusat dan daerah dalam membuat suatu regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sekian itu, sebagai bukti telah terlaksananya kegiatan terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Adapun Wiranto menjelaskan kegiatan antisipasi dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan tersebut seperti, diantaranya pembuatan kanal, sumur-sumur bor dan menyiapkan pasukan khusus untuk mengatasi kebakaran.
"Dan kita selalu melaksanakan rapat koordinasi untuk memperbaiki hal-hal yang memang masih perlu diperbaiki. Hari ini kita kembali rapat karena beberapa provinsi sudah terlihat beberapa titik-titik api yang bisa terjadi nanti pada saat musim hujan selesai, kemarau panjang, mulai di situ kita siap terjadi," pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, usai menggelar rapat terbatas khusus (rakorsus) membahas ihwal antisipasi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019.
Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Selain itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain.
