Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan nasib Presiden Joko Widodo atau Jokowi jangan sampai seperti Hillary Clinton yang kalah pada Pemilihan Presiden AS karena banyak yang tidak menggunakan hak suara.
"Hampir seluruh warga AS yakin Hillary jadi pemenang, jadi banyak yang tidak datang ke TPS (tempat pemilihan suara) karena yakin Hillary pasti menang, tetapi akhirnya dia kalah," katanya pada Deklarasi Alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) Bersama Perguruan Tinggi Lain, Relawan, dan Masyarakat Dukung #01 di Graha Wisata Surakarta, Sabtu (26/1/2019).
Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat pemegang hak suara berbondong-bondong datang ke TPS untuk mencoblos pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Satu suara menentukan masa depan Indonesia. Pada saat Pilpres tersebut berdekatan dengan hari libur, jangan sampai tidak menggunakan hak suara," katanya seperti dilansir Antara.
Dari sisi stabilitas politik, dikatakannya, indeks demokrasi di Indonesia pertumbuhannya cukup bagus, yaitu sekitar 72 persen.
"Maknanya adalah partisipasi publik untuk terlibat dalam pemilukada makin meningkat. Dari 171 pilkada di Indonesia, ada 157 juta masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong ke TPS," ujar dia.
Sementara itu, lanjut dia, dari sisi kinerja, Jokowi mampu memberikan kesejahteraan yang baik kepada masyarakat, salah satunya dari sisi menciptakan lapangan kerja baru.
"Jokowi pernah menjanjikan 10 juta lapangan kerja, saat ini 8,9 juta tenaga kerja yang bisa diserap oleh industri. Sampai dengan akhir pemerintahan nanti 10 juta pasti bisa diselesaikan," paparnya.
Lalu dari sisi tingkat pengangguran, Presiden Joko Widodo juga mampu menekan angka dari 5,15 persen menjadi 5,13 persen. Dengan hasil kerja tersebut, Indonesia memiliki misi pada tahun 2030 bisa menjadi salah satu dari enam pemain besar di perekonomian global.
Baca Juga: BPN Prabowo: Tabloid Indonesia Barokah Bukan Produk Pers
Di sisi lain, kata dia, Jokori tidak hanya memikirkan pengembangan perkotaan tetapi juga pedesaan. Salah satu yang dilakukan untuk memajukan desa, yaitu melalui program dana desa.
"Secara akumulasi, dana desa yang sudah digelontorkan oleh Presiden sebesar Rp 252 triliun. Rinciannya pada tahun 2015 dana desa yang disalurkan sebesar Rp 27 triliun, 2016 sebesar Rp 40,7 triliun, 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp 73 triliun," dia menjelaskan.
Menurut dia, dengan adanya dana desa tersebut aparat desa kembali memiliki gairah untuk membangun desanya masing-masing.
