Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyebut masih ada kepala daerah di Jawa Tengah yang mendukung mereka tapi mendapatkan tindakan hukum. Salah satunya kepala desa di Mojokerto.
Sandiaga menyebut kepala desa di Mojokerto mendapatkan perlakuan hukum karena tidak mendukung paslon nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
"Ada satu kepala desa di Mojokerto yang mendukung kami mendapat tentunya perlakuan hukum seperti itu. Ini ada pernyataan biar masyarakat yang menilai," kata Sandiaga saat ditemui wartawan di Taman Ismail Marzuki, Minggu (27/1/2019).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tetap yakin bisa meraih suara pemilih di Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat kelas bawah di Jateng masih menginginkan perubahan dan mendukung Prabowo - Sandiaga.
"Saya yakin dalam setiap kunjungan kami ke jateng kami disambut oleh masyarakat mereka mengharapkan ada kebaikan. Aroma perubahan yang semakin hari semakin kuat yang diinginkan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengklaim pihaknya tak mau melaporkan kejadian ini ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai pelanggaran kampanye.
"Biar masyarakat yang menilai," tutup Sandiaga.
Seperti diketahui, sebanyak 31 kepada daerah di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan terhadap paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin pada Pilpres 2019. Deklarasi itu digelar di Hotel Alila Solo, Sabtu (26/1/2019) dan dipimpin langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo.
Bupati Kabupaten Sragen, Kendal, Wali Kota Tegal dan Salatiga tidak diundang karena mendukung Prabowo - Sandi. Sedangkan yang hadir dalam deklarasi ada 27 daerah dari 31 yang mendukung.
Baca Juga: Launching Gerak OKE OCE, Sandiaga Klaim Sudah Ada 50 Ribu Pendaftar
