Debat Capres, 2 Kandidat Sepakat Tingkatkan Kedaulatan Pangan

Suara.com - Debat calon presiden RI putaran kedua yang digelar di Jakarta, 17 Februari 2019, telah memperlihatkan secara nyata komitmen kedua kandidat, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjadi sebuah keniscayaan kedua capres tersebut.

Jokowi dengan tegas menyatakan komitmennya untuk meningkatkan produksi dan mengurangi impor pangan, sementara Prabowo pun berkomitmen untuk tidak ingin impor pangan, sehingga berupaya meningkatkan produksi pangan sendiri. Kedua capres ini dapat disimpulkan memiliki visi-misi dalam mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan), yakni mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam silang pendapat debat capres putaran kedua, capres nomor urut 1, Jokowi, menegaskan, selama empat tahun lebih menjadi presiden, program dan kebijakan di sektor pangan telah banyak menuai prestasi, baik peningkatan produksi maupun pengurangan impor. Ia mencontohkan, program peningkatan produksi beras dan jagung sejak 2014 hingga saat ini dinilai berhasil.

Adapun impor yang terjadi semata-semata untuk menjaga stabilitas harga dan sebagai cadangan nasional.

"Di bidang beras, sejak 2014 sampai sekarang, impor beras kita turun. Pada 2018, produksi beras nasional mencapai 33 juta ton, sementara tingkat konsumsi mencapai 29 juta ton. Ini artinya, ada surplus sekitar 3 juta ton. Kenapa impor? Karena impor untuk menjaga ketersediaan stok dan menstabilisasikan harga. Kita harus punya cadangan untuk bencana hingga gagal panen," demikian tegas Jokowi, saat debat kedua pilpres di Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Jokowi pun membeberkan telah berhasil mengurangi impor jagung setidaknya 3,3 juta ton dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat pada 2014, Indonesia mengimpor 3,5 juta ton dan di pada 2018, hanya impor 180 ribu ton.

"Terima kasih kepada petani jagung. Artinya, ada produksi 3,3 juta ton jagung. Impor bisa dikatakan banyak berkurang. Memang kita butuh waktu panjang untuk melakukan itu," ujar Jokowi.

Impor Dinilai akan Membebani Petani
Sementara itu, Prabowo menilai, kebijakan pemerintah melakukan impor bahan pangan justru membebani para petani. Apalagi impor yang dilakukan pada masa panen. Ia mencontohkan impor gula yang mencapai jutaan ton.

"Ini terus terang, sangat memukul kehidupan petani. Petani tebu panen, tapi gula dari luar masuk dalam jutaan ton," kata Prabowo, menanggapi paparan Jokowi.

Ia menilai, seharusnya pemerintah mengalihkan anggaran impor untuk memberdayakan para petani, diantaranya membuka lahan pertanian baru dan distribusi pupuk. Kalau memang Indonesia kelebihan stok pangan, tentu tidak mengambil langkah impor.

"Ya, kenapa harus impor? Ini yang menjadi masalah. Kalau memang kita sudah kelebihan 3 juta, kenapa harus kita impor? Apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat, kemudian digulirkan. Kita buka lahan baru. Kita bantu benih, pupuk sampai ke petani. Jadi ini mungkin falsafah yang berbeda, pak," katanya.

Oleh karena itu, berangkat dari kebijakan impor di tengah produksi pangan yang meningkat, Prabowo pun menyampaikan kritikan pedas sekaligus masukan kepada Jokowi terkait  perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor yang membebani para petani. Menurutnya, dulu pemerintah melarang impor satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen, namun peraturan itu diubah.

"Pemerintah justru membolehkan impor pada saat masa panen. Saya kira, Menteri Perdagangan tidak melaporkan ke bapak bahwa baru-baru saja beliau mengubah keputusan menteri. Ini perlu bapak cek, karena akan jadi masalah yang dikeluhkan para petani," tandas Prabowo.