Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bersikap tegas pada pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang terbukti melakukan transaksi jual beli jabatan. Hal ini terkait dengan perombakan jabatan besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI.
Anies kemudian mengimbau bagi pejabat yang merasa diperas untuk mendapatkan lelang tersebut harus melapor. Namun ia yakin sebanyak 1.125 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah dilantik pada Senin (25/2/2019) lalu, tidak terlibat dalam transaksi jual beli jabatan.
"Jadi kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut (oknumnya)," kata Anies kepada wartawan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, jika korban tidak melapor dan terbukti jual beli jabatan maka akan dilakukan pencopotan jabatan
"Tapi kalau dia tidak lapor, dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," kata Anies menambahkan.
Senada dengan Anies, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait transaksi jual beli jabatan harus segera melapor ke Pemprov DKI.
"Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan kalau ada penerimaan permainan uang," kata Saefullah kepada wartawan
