Suara.com - Pengadaan mobil dinas (mobdin) Bupati Ina Narulita senilai Rp 1,9 miliar diakui luput dari perhatian Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Pandeglang.
Salah satu Anggota Banggar DPRD Hadi Mawardi mengakui pihaknya kurang detail dalam mempelajari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dari Komisi I selaku mitra kerja dari Setda.
Meski begitu, ia mengatakan penerimaan dokumen Rencana RKPD tersebut dilakukan gelondongan.
"Iya luput (dari perhatian), karena kami menerima RKPD secara gelondongan," katanya, Selasa (12/3/2019).
Hadi berdalih, dalam proses perencanaannya, telah dibahas Komisi I sebagai mitra kerja Setda. Namun, pihaknya berjanji akan menelusuri proses tersebut.
"Ini menjadi perhatian kita semua, paling tidak kami akan telusuri kembali karena memang pembahasan itu sifatnya bundelan anggarannya itu. Sehingga tidak kita telaah satu per satu karena banyak randis yang pada waktu itu dianggarkan, seperti di beberapa OPD," jelasnya.
Meski berjanji akan menelusurinya, Hadi menyatakan, jika pembelian sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak akan mempermasalahkannya.
"Tapi bila pembelian Randis itu sesuai dengan regulasi, tidak masalah. Apalagi melihat kapasitas mobil yang dibeli sebesar 2.500 CC, maka sesuai dengan ketentuan," sambungnya.
Sebelumnya, aktifis antikorupsi mengecam pengadaan mobil dinas (mobdin) Bupati Pandeglang Banten yang mencapai Rp 1,9 miliar. Para aktifis mencurigai pengadaan mobdin tersebut tidak mematuhi azas kepatuhan.
Baca Juga: Pernikahan Humanis Jadi Tren, Bisa Turunkan Angka Perceraian?
Direktur Akademi Antikorupsi Ade Irawan mengemukakan kondisi tersebut menunjukan elit di daerah tersebut tidak peka dengan masyarakatnya.
