Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto mengklaim rencana pemberian gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa merupakan aspirasi dari masyarakat desa atas perhatian besarnya terhadap pembangunan desa.
"Seluruh gelar itu dari rakyat, berbeda dengan zaman Pak Harto yang dimobilisasi dalam gelar Bapak Pembangunan," ujarnya saat mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/3/2019).
Menurut Hasto, Jokowi merupakan Presiden RI yang pertama kali memberikan perhatian nyata dalam bentuk dana desa.
"Kan pertama kalinya bagaimana Pak Jokowi menaruh perhatian yang begitu besar pada pembangunan desa, desa sebagai pusat pertumbuhan," tuturnya.
Hasto mengemukakan seluruh desa bergerak mengatasi penyebab terjadinya ketidakadilan ekonomi.
Sementara itu, Hasto mengomentari kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia menyebut BPN memang hanya bisa mengritik pihak Jokowi - Maruf dan tidak pernah memiliki opsi alternatif untuk disodorkan.
"Tugas BPN kan selalu memberikan kritik karena tidak punya opsi-opsi alternatif terhadap program-program Jokowi. Mereka bisanya hanya memberi tambahan plus, BPJS plus..."
Anggota Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria menilai rencana pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sarat kepentingan politik.
Riza menyebut pemberian gelar kepada Jokowi menjelang pemungutan suara di Pemilu 17 April 2019 merupakan bagian dari kampanye.
Baca Juga: Tiga Guru Jalan Kaki Tembus Hutan Demi Bujuk Murid Kembali Sekolah
Sebelumnya beredar undangan berlogo dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa yang ditujukan untuk kepala desa seluruh Indonesia.
Undangan tersebut meminta kepala desa untuk hadir pada 30 Maret - 2 April di Gelora Bung Karno dalam acara pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam undangan tersebut tertulis bahwa besaran uang Rp 3 juta diperuntukan sebagai biaya administrasi peserta. Nantinya dengan nominal itu peserta sudah mendapat fasilitas berupa akomodasi penginapan hotel dua hari tiga malam, konsumsi, dan sebagainya.
Kontributor : Agus H
